INDOPOSCO.ID – Penantian panjang selama hampir dua dekade terhadap kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset mulai menemukan titik terang. Seluruh fraksi DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmen bersama untuk menuntaskan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Nasir menegaskan, kesepakatan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan tanggung jawab kelembagaan yang harus dituntaskan hingga tahap pengesahan. Ia berharap masyarakat segera merasakan manfaat dari instrumen hukum tersebut.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” jelas Nasir.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Nasir turut mengapresiasi kontribusi pakar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang memberikan masukan selama pembahasan. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang mengawal proses legislasi.
Ia memastikan seluruh tahapan pembahasan berlangsung terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat. (her)





















