INDOPOSCO.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memperkuat diplomasi antarkota melalui kunjungan kehormatan dengan Wakil Wali Kota Busan Kim Kyung-duk di Busan, Korea Selatan, baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas perluasan kerja sama di bidang ekonomi kreatif, industri perfilman, hingga pendidikan.
Wakil Wali Kota Busan Kim Kyung-duk menyambut delegasi Jakarta. Ia mengapresiasi kiprah Rano Karno di dunia perfilman dan menyambut rencana Jakarta mengembangkan industri kreatif sebagai salah satu penggerak perekonomian kota.
“Saya mengetahui bahwa Jakarta memiliki rencana untuk memajukan industri perfilman. Ke depan, saya berharap pertukaran antara Busan dan Jakarta di bidang film, gim, serta industri budaya lainnya semakin aktif,” ujar Kim dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Busan telah menempatkan perfilman sebagai salah satu identitas kotanya. Melalui Busan International Film Festival (BIFF) yang dimulai pada 1996, kota itu tumbuh menjadi salah satu pusat industri film di Asia. UNESCO menetapkan Busan sebagai UNESCO Creative City of Film pada 2014, kota pertama di Asia yang meraih predikat tersebut.
Kim menyampaikan, Pemerintah Kota Busan menanggung sekitar separuh anggaran penyelenggaraan festival itu setiap tahun, sebagai bagian dari komitmen menjadikan Busan kota film Asia sekaligus pusat perfilman dunia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Jakarta membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing internasional. Salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema, pusat produksi film dan talenta kreatif di Asia Tenggara.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) pada 26 Juni 2026 sebagai layanan terpadu untuk mendukung produksi film dan audiovisual.
Melalui program Filming in Jakarta, pemerintah memfasilitasi lokasi syuting, koordinasi perizinan, dan pengembangan jejaring industri. Pemprov DKI juga menyiapkan insentif, termasuk keringanan pajak tontonan film nasional dan biaya penggunaan lokasi produksi tertentu pada aset pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Rano mengusulkan kerja sama antara Jakarta Film Commission dan Busan Film Commission, termasuk peluang bagi rumah produksi asal Busan untuk melakukan produksi film di Jakarta.
“Kami ingin menjajaki kerja sama antara Jakarta Film Commission dan Busan Film Commission, termasuk memberikan fasilitas dan peluang bagi rumah produksi Busan untuk melakukan produksi film di Jakarta,” tuturnya. (dan)
