INDOPOSCO.ID – Terungkapnya kasus pesta narkoba yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok kembali menyoroti persoalan pengawasan dan integritas petugas pemasyarakatan. Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM), pengetatan pengawasan internal, hingga evaluasi sistem keamanan di lapas dan rutan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai, berulangnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemberian sanksi kepada narapidana yang terlibat.
“Persoalan-persoalan pesta narkoba, transaksi narkoba di dalam atau dari dalam lapas/rutan dan pelanggaran lain ini kan kejadian yang sudah terjadi berulang,” kata Andreas dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Kasus tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga berjoget dan mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang disebut berada di dalam Rutan Kelas I Depok. Setelah ditelusuri, pria-pria dalam video tersebut diketahui merupakan narapidana yang menghuni rutan tersebut.
Dalam rekaman itu, salah seorang pria terlihat memegang botol yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengisap sabu atau bong. Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena terjadi tidak lama setelah terungkapnya fasilitas hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Menurut Andreas, rangkaian kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk integritas petugas, keterampilan personel, ketersediaan sarana pengawasan, serta persoalan kelebihan kapasitas hunian.
“Ini tentunya berkaitan dengan SDM, integritas petugas, keterampilan petugas dan juga tentunya infrastruktur pendukung untuk pengawasan, seperti CCTV, alat untuk meredam signal di dalam lapas dan juga ruang lapas/rutan yang cukup sehingga tidak terjadi over kapasitas,” paparnya.
Andreas menegaskan, penanganan kasus pesta narkoba di Rutan Depok harus disertai pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan petugas. Komisi XIII DPR RI mendukung langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menelusuri kemungkinan adanya petugas yang terlibat dalam penyediaan narkotika maupun perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas memindahkan 313 narapidana dari lima wilayah ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Narapidana yang terlibat dalam kasus pesta narkoba di Rutan Depok termasuk dalam pemindahan tersebut.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol. Rudi Setiawan membenarkan adanya pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok. Ia menyebut narkoba yang dikonsumsi dalam kejadian tersebut diduga disediakan oleh petugas yang berjaga.
Menanggapi hal itu, Andreas menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif untuk mengungkap rangkaian kejadian sekaligus memastikan titik kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan pelanggaran terjadi.
“Penelaahan tersebut akan membantu Pemerintah membedakan pelanggaran individual, kelemahan prosedur, dan kemungkinan pengawasan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Ia meminta pemeriksaan mencakup jalur masuk barang terlarang, pemberian akses ke ruangan, pencatatan aktivitas, hingga pelaksanaan pengawasan oleh petugas saat kejadian berlangsung. Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara independen agar hasilnya objektif dan tidak dipengaruhi hubungan langsung dengan pihak yang diperiksa.
Selain itu, dokumen administrasi, rekaman CCTV, catatan akses, serta keterangan petugas perlu diamankan sebagai bahan pemeriksaan. Jika ditemukan kelemahan dalam prosedur pemeriksaan barang, Kemenimipas diminta memperbaiki mekanisme penerimaan dan pencatatannya. Sementara itu, akses ke area tertentu perlu ditata kembali apabila ditemukan penggunaan kewenangan tanpa pengawasan yang memadai.
Komisi XIII DPR RI juga mendorong evaluasi kebutuhan personel berdasarkan beban pengawasan pada setiap giliran kerja. Penempatan petugas, pembagian tanggung jawab, dan ketersediaan peralatan keamanan dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing lapas dan rutan.
Andreas turut menekankan pentingnya penyediaan saluran pelaporan yang aman bagi petugas maupun warga binaan yang mengetahui adanya pelanggaran. Saluran tersebut, menurutnya, perlu menyediakan mekanisme pelaporan di luar rantai komando setempat untuk mengurangi risiko tekanan terhadap pelapor.
“Kerahasiaan pelapor dan perlindungan dari tekanan akan membantu pemerintah memperoleh informasi lebih awal,” ujar legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I tersebut.
Andreas menegaskan, Komisi XIII DPR RI akan meminta laporan perkembangan pemeriksaan dan bukti tindak lanjut perbaikan dari pemerintah. Evaluasi terhadap rutan lain juga perlu dilakukan berdasarkan kesamaan tingkat risiko, sehingga langkah pembenahan dapat disusun secara terukur sesuai dengan persoalan yang ditemukan di setiap satuan pemasyarakatan.
“Kami Komisi XIII DPR akan meminta perkembangan pemeriksaan dan bukti tindak lanjut perbaikannya. Evaluasi terhadap rutan lain akan diarahkan berdasarkan kesamaan risiko,” pungkasnya.(dil)
