INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo diminta segera memetakan konflik pertanahan dan menyusun skala prioritas penyelesaian, khususnya sengketa yang berkaitan langsung dengan penguasaan serta kepentingan rakyat.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyusul pelantikan Dedi Prasetyo sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026).
“Selamat dan sukses, semoga amanah dalam menjalankan tugas jabatan baru,” kata Agun melalui rilis tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Agun menilai inventarisasi konflik pertanahan perlu menjadi langkah awal BRAN untuk memetakan berbagai persoalan yang ada. Dari pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan konflik yang harus segera ditangani, terutama yang menyangkut penguasaan atau kepentingan masyarakat.
“Segera menginventarisir dan menyusun skala prioritas penyelesaian konflik tanah yang berhubungan langsung dengan penguasaan atau kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain pemetaan konflik, Agun mendorong BRAN memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan berjalan lebih terkoordinasi sekaligus mendukung perencanaan Reforma Agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kedepankan semangat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau lembaga pemerintah lainnya dalam penyelesaian setiap masalah pertanahan yang ada maupun perencanaan peruntukan Reforma Agraria untuk rakyat,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Agun menilai persoalan konflik agraria memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan pertanahan. Sejumlah konflik dapat bersinggungan dengan kawasan hutan, sumber daya perairan, serta aset milik negara, BUMN, maupun BUMD.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai kementerian serta lembaga pemerintah. Karena itu, penguatan kelembagaan Reforma Agraria dinilai penting untuk memastikan koordinasi berjalan efektif.
BRAN juga diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi dalam menetapkan lokasi prioritas, sekaligus melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang terlibat dalam konflik agraria.
Dengan pemetaan yang lebih terarah dan kolaborasi lintas lembaga, penyelesaian konflik pertanahan diharapkan dapat lebih fokus pada persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara terintegrasi.(dil)
