INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir bergerak di kisaran Rp17.800–Rp17.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan 23 September 2026, rupiah sempat berada di sekitar Rp17.866 per dolar AS.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai angka di pasar valuta asing karena berdampak langsung terhadap biaya produksi, harga barang, dan daya beli masyarakat.
“Rupiah yang terus tertekan ini menambah beban di tengah upaya masyarakat memulihkan daya beli. Ketika kurs melemah, harga bahan baku impor naik, biaya produksi industri membengkak, dan pada akhirnya rakyat kecil serta pelaku UMKM yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Ia mengemukakan, tekanan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan imbal hasil aset dolar AS, serta perubahan persepsi risiko global dapat memengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara dari sisi domestik, pasar membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah. Dinamika perubahan pejabat dan munculnya berbagai wacana kebijakan, perlu diikuti komunikasi publik yang konsisten agar tidak menambah ketidakpastian.
“Pelaku pasar menginginkan kepastian arah kebijakan fiskal. Karena itu, diperlukan komunikasi yang tenang, jelas, terukur, dan konsisten, terutama dari Kementerian Keuangan,” jelas Amin.
“Pemerintah dan BI perlu menunjukkan policy coherence, agar kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan pasar keuangan tidak saling bertentangan,” tambahnya.
Di samping itu, ia mengapresiasi langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui berbagai instrumen, termasuk Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Menurutnya, instrumen tersebut penting untuk meredam volatilitas dan mencegah pergerakan rupiah yang berlebihan. Namun, intervensi moneter memiliki keterbatasan apabila tidak disertai kepastian dan kredibilitas kebijakan fiskal.
“Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas rupiah adalah tanggung jawab bersama. Jangan meminta BI terus-menerus menahan tekanan kurs sementara dari sisi fiskal muncul ketidakpastian baru,” imbuh politikus PKS itu. (dan)
