INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Reoublik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR baru akan menentukan sikap soal pengguliran hak angket untuk pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat memasuki masa sidang pada Selasa, (10/11/2026).
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, penundaan sikap tersebut terjadi karena DPR belum memasuki masa sidang serta belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Bamus yang melibatkan fraksi-fraksi.
“Kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR,” ujar Dasco.
Ia memastikan DPR akan segera merespons isu publik yang sedang hangat tersebut. “Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR,” imbuh politikus Gerindra itu.
Wacana penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat di DPR mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan/ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hak angket didorong oleh sejumlah fraksi, seperti PKB dan PKS. Tujuannya bukan untuk mengadili perkara hukum secara teknis, melainkan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan pemerintah serta mengusut pertanggungjawaban terkait polemik dokumen tersebut secara objektif dan transparan. (dan)
