INDOPOSCO.ID – Jakarta sedang memotret wajah ekonominya dari dekat. Bukan hanya gedung perkantoran dan pusat bisnis yang menjadi sasaran, tetapi juga usaha rumahan, UMKM, toko, hingga aktivitas ekonomi yang berlangsung di rumah dan apartemen.
Melalui Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangi langsung berbagai lokasi usaha dan bertemu masyarakat untuk mengumpulkan gambaran ekonomi Jakarta secara lebih utuh.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengajak warga tidak ragu memberikan informasi kepada petugas. Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi bagian penting agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan.
Pesan itu disampaikan Pramono setelah menerima petugas BPS DKI Jakarta yang melakukan pendataan SE2026 di Balai Kota, Senin (31/8/2026).
“Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Pramono.
Ia meminta warga yang belum terdata maupun masih ragu untuk terbuka kepada petugas. Pramono menegaskan, informasi yang disampaikan dalam sensus bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar kebutuhan statistik.
“Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” jelasnya.
SE2026 tidak sekadar menghitung berapa banyak usaha yang beroperasi di Jakarta. Pendataan juga mencakup jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta karakteristik lainnya.
Cakupan yang luas tersebut penting karena denyut ekonomi Jakarta tidak seluruhnya terlihat dari pusat perbelanjaan maupun kawasan bisnis. Banyak kegiatan usaha tumbuh dari rumah, lingkungan permukiman, pasar, hingga apartemen.
“Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan,” tutur Pramono.
Data hasil sensus nantinya menjadi salah satu rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, dan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi terkini.
“Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi,” tambahnya.
Di tengah pendataan ekonomi tersebut, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengecek ulang mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil. Verifikasi diperlukan agar mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tidak kehilangan akses pendidikan akibat perubahan data yang masih perlu dipastikan kembali. (her)
