INDOPOSCO.ID – Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang APBN 2027. Bukan dengan memangkas program prioritas secara membabi buta, melainkan dengan menyeleksi belanja, memperkuat penerimaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak bagi perekonomian.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Rancangan APBN 2027 yang telah disampaikan kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026 dirancang untuk meningkatkan kualitas anggaran. Pendapatan negara ditargetkan tumbuh 6,8 persen, sedangkan penerimaan perpajakan diproyeksikan melonjak 12,1 persen dibandingkan outlook 2026.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Suahasil di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027 atau tumbuh 3,9 persen dari outlook 2026. Efisiensi menjadi kata kunci, tetapi kebutuhan masyarakat dan operasional pemerintahan tetap dijaga.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” jelas Suahasil.
Belanja perlindungan sosial, belanja pegawai, operasional pemerintahan hingga transfer ke daerah menjadi bagian yang mendapat perhatian. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menyesuaikan belanja agar pembangunan tetap efektif.
Dari sisi fiskal, defisit APBN 2027 ditargetkan berada di level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Suahasil menilai angka tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas anggaran.
“Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” tutur Suahasil.
Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan efisiensi. Mesin pertumbuhan ekonomi juga harus terus dipacu. RAPBN 2027 menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen, ditopang konsumsi masyarakat sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, investasi sedikitnya 7 persen, dan ekspor 7,5 persen.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” terangnya.
Untuk mengubah pertumbuhan menjadi penerimaan, administrasi perpajakan terus diperkuat melalui teknologi. Implementasi Coretax menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperbaiki administrasi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
“Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan,” tegas Suahasil.
Pemerintah juga membidik perluasan basis pajak melalui pengembangan mineral dan hilirisasi industri pertambangan. Sektor tersebut dinilai mampu menciptakan basis ekonomi baru sekaligus memperbesar ruang penerimaan negara.
“Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan,” tambahnya.
Dengan kombinasi efisiensi belanja, penguatan penerimaan, digitalisasi perpajakan, dan dorongan pertumbuhan ekonomi, pemerintah ingin memastikan APBN 2027 bukan sekadar besar secara nominal, tetapi juga semakin sehat, berkualitas, dan efektif menopang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (her)
