INDOPOSCO.ID – Hari ulang tahun (HUT) ke-12 Projo berlangsung tanpa sosok yang selama ini begitu lekat dengan perjalanan organisasi relawan tersebut, yakni Joko Widodo (Jokowi). Presiden ke-7 RI itu tidak terlihat dalam peringatan HUT Projo yang digelar secara sederhana di kantor pusat DPP Projo, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Absennya Jokowi menjadi perhatian karena pada hari yang sama ia masih berada di Jakarta. Sebelumnya, Jokowi diketahui hadir sebagai saksi dalam pernikahan sekretaris pribadi (sespri) Presiden Prabowo Subianto di kawasan Senayan.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya sebenarnya telah mengundang Jokowi untuk menghadiri perayaan tersebut. Namun, menurut Budi, Jokowi memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Pak Jokowi ada jadwal setelah menjadi saksi di pernikahan sespri Pak Prabowo, mungkin ada janji, ada jadwal,” kata Budi kepada awak media.
Budi memilih tidak mengungkap agenda yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa ketidakhadiran Jokowi bukan karena tidak diundang.
“Sudah disampaikan. Ada jadwal khususlah yang tidak boleh disebutkan,” jelasnya.
Peringatan HUT ke-12 Projo sendiri digelar jauh dari kesan pesta besar. Acara hanya dihadiri pengurus inti dan puluhan anggota relawan serta awak media yang turut meliput jalannya acara.
Ada pemandangan lain yang turut mencuri perhatian. Tak tampak banner maupun baliho berukuran besar yang menampilkan Jokowi, Presiden Prabowo Subianto, ataupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Siluet Jokowi hanya terlihat sebagai bagian dari logo Projo yang terpasang permanen di bagian depan kantor.
Ketika ditanya mengenai minimnya simbol para tokoh tersebut dalam perayaan kali ini, Budi menjawab singkat.
“Ada. Ini kan cuman logo aja. Ada, lihat tuh. Semuanya logonya ada kok,” tutur Budi seraya menunjukkan sejumlah banner dan juga foto dalam bingkai yang terpampang di lokasi acara.
Meski perayaan berlangsung sederhana dan tanpa kehadiran Jokowi, Budi menegaskan posisi politik Projo terhadap pemerintahan saat ini tidak berubah.
Projo, kata dia, tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, organisasi relawan itu menyatakan dukungan terhadap upaya Prabowo memberantas korupsi di lingkungan kekuasaannya.
Budi menilai dukungan terhadap pemerintahan tidak berarti harus menutup mata terhadap persoalan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan, termasuk ketika persoalan itu berada di lingkaran kekuasaan sendiri.
“Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan,” tambahnya. (her)
