INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertegas komitmennya membangun kemitraan yang lebih solid dengan unsur legislatif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Momentum itu ditandai melalui kegiatan Silaturahmi Bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, dan DPD RI Dapil DKI Jakarta yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa komunikasi yang erat antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat menjadi modal penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Silaturahmi ini memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD, serta para wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta. Hubungan eksekutif dan legislatif harus senantiasa menjadi kemitraan strategis agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujar Pramono.
Pramono menyampaikan, Jakarta kini berada pada fase penting setelah memasuki era Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Transformasi tersebut membawa target besar, yakni menempatkan Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global dunia pada 2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan lembaga legislatif menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan, terlebih menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, Pemprov DKI memastikan seluruh dukungan anggaran akan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
“Setiap dukungan tersebut akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” jelas Pramono.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, berbagai skema pembiayaan alternatif terus dioptimalkan. Mulai dari obligasi daerah, collaboration fund, kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga skema naming rights dan kemitraan strategis lainnya menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Menurut Pramono, langkah tersebut memungkinkan berbagai program prioritas tetap berjalan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air minum, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan tetap berjalan melalui program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air minum, dan penguatan ekonomi. Di antaranya KJP Plus bagi 707.477 siswa, KJMU bagi 15.825 mahasiswa, Program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah, serta bantuan sosial bagi 212.116 penerima manfaat,” tutur Pramono.
Tak hanya pelayanan publik, pembangunan konektivitas juga menjadi perhatian utama. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Jakarta dinilai membutuhkan dukungan penuh agar proyek transportasi terintegrasi dapat berjalan sesuai target. Beberapa proyek strategis yang terus dipercepat antara lain MRT Fase 2A, LRT Velodrome–Manggarai, hingga perluasan layanan TransJakarta menuju kawasan aglomerasi dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proyek-proyek konektivitas ini. Menjaga pembangunan Jakarta berarti menjaga pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai pertemuan tersebut menjadi sejarah baru dalam mempererat hubungan parlemen daerah dan nasional. Ia berharap forum seperti ini menjadi wadah permanen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta.
“Pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting karena untuk pertama kalinya menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan legislatif daerah dan legislatif pusat dalam satu forum. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal sinergi yang semakin erat dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ucap Suhud.
Apresiasi juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, forum lintas lembaga tersebut merupakan langkah positif yang layak dijadikan tradisi. Ia menyambut baik rencana penyelenggaraan kegiatan secara bergiliran di masa mendatang sebagai simbol penguatan kolaborasi antarlembaga.
“Tentu kami sangat menyambut baik. Apalagi tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan kemungkinan penyelenggaraannya dilakukan secara bergantian. Tahun ini DPRD menjadi tuan rumah, tahun depan Pemprov DKI Jakarta, lalu berikutnya DPR RI dan DPD RI. Dengan begitu, kebersamaan dan kekeluargaan kita akan semakin erat. Kita saling berkunjung dan saling menyambut. Saya kira kita semua siap untuk itu,” tutupnya. (her)
