INDOPOSCO.ID – Pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,6 persen menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berada di jalur yang positif. Di tengah munculnya kabar penutupan sejumlah perusahaan, pemerintah meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu fenomena.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, pada Selasa (21/7/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi perekonomian harus dilihat secara utuh dengan mengacu pada berbagai indikator makro, bukan hanya perkembangan di sektor atau perusahaan tertentu.
“Jangan lihat soal exit perusahaan saja, jangan lihat satu sisi saja. Kita lihat data agregatnya 5,6 persen, artinya pertumbuhan ekonomi baik secara agregat. Pemerintah kasih macam-macam stimulus,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah terus menggulirkan berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas dunia usaha dan memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.
Ia juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Berbagai indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan pasar tenaga kerja, perlu menjadi acuan sebelum menyimpulkan kondisi ekonomi nasional.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi ekonomi makro dan mikro pada dasarnya saling berkaitan. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika pertumbuhan ekonomi dinilai kuat sementara kondisi ekonomi secara keseluruhan dianggap memburuk tanpa didukung data yang jelas.
“Makro (dan) mikro bukan hal yang lepas. Tidak mungkin makronya bagus terus mikronya jelek. Berapa penciptaan lapangan kerja baru dan pengangguran baru, di situ baru ketahuan angkanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya angka pertumbuhan. Dampak nyata terhadap masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga keberlangsungan dunia usaha juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah. (her)
