INDOPOSCO.ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengambil langkah strategis untuk memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kolaborasi tersebut membuka jalan bagi pemanfaatan data statistik nasional, termasuk data By Name By Address (BNBA), guna memastikan pembiayaan perumahan semakin tepat sasaran.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun tersebut menjadi fondasi sinergi kedua lembaga dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang semakin berbasis data.
Bagi BTN, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu elemen penting untuk menjawab tantangan sektor perumahan nasional. Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan hunian baru terus bertambah sekitar 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, keberhasilan Program 3 Juta Rumah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki.
“Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang makin baik, pembiayaan akan makin tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan perumahan masyarakat. Informasi tersebut mencakup lokasi, kondisi sosial ekonomi, kemampuan membeli rumah, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) juga akan menjadi salah satu sumber informasi penting. Data sensus tersebut dinilai mampu memetakan aktivitas ekonomi, kawasan pertumbuhan baru, hingga perkembangan ekosistem usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Dengan dukungan data tersebut, BTN berharap dapat menyusun strategi pembiayaan yang lebih efektif, menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas akses pembiayaan berdasarkan karakteristik ekonomi di setiap wilayah.
Menurut Nixon, transformasi industri perbankan ke depan akan semakin ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengelola data menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Makin ke depan, data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan,” jelasnya.
Sinergi BTN dan BPS juga tidak berhenti pada pertukaran data. Kedua institusi sepakat memperluas kolaborasi melalui dukungan pelaksanaan sensus dan survei, program pelatihan, knowledge sharing, magang, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik, data science, dan analisis data.
Di sisi lain, BPS akan memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai layanan perbankan BTN, mulai dari pengelolaan dana, transaksi perbankan, layanan payroll, hingga pembiayaan perumahan subsidi maupun nonsubsidi beserta berbagai produk keuangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Nixon berharap kolaborasi ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat kontribusi BTN terhadap pembangunan sektor perumahan nasional.
“Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai nota kesepahaman tersebut menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara kedua lembaga, tidak hanya dalam pemanfaatan data statistik tetapi juga pengembangan sumber daya manusia.
“Kami berharap nota kesepahaman yang kita tandatangani hari ini menjadi landasan bersama untuk memperkuat sinergi kedua institusi, baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan BTN,” katanya.
Amalia turut mengapresiasi dukungan BTN terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah menyelesaikan pengisian sensus hingga seluruh kantor cabangnya di Indonesia.
Menurutnya, hasil sensus tersebut akan menjadi referensi penting dalam membaca dinamika aktivitas ekonomi nasional sekaligus mendukung penyusunan strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur implementasi teknis, mulai dari penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala. (rmn)
