INDOPOSCO.ID – Komisi II DPR RI akan menyerap aspirasi dari sejumlah partai politik non-parlemen sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembahasan revisi regulasi pemilu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan agenda tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi II serta perwakilan fraksi di DPR.
“Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen. Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada,” kata Aria Bima dalam keterangan di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurut Aria, safari politik tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menjaring masukan seluas-luasnya dari berbagai pihak sebelum penyusunan draf RUU Pemilu. Selain kelompok masyarakat sipil dan kalangan kampus, partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen juga akan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka.
Aria menyebut sejumlah isu krusial yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari ambang batas parlemen hingga pengaturan daerah pemilihan.
“Kita harus dengarkan masalah krusial, yaitu soal parliamentary threshold, presidential threshold, juga tentang Dapil serta batas kursi per Dapil,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia menambahkan, agenda safari politik tersebut ditargetkan terlaksana sebelum masa reses DPR RI dan kemungkinan mulai dijalankan dalam waktu dekat. “Yang jelas sebelum masa reses kita akan ada kunjungan. Insyaallah minggu depan sudah teragendakan,” ujarnya.
Meski demikian, Aria mengungkapkan format pelaksanaan safari politik masih dalam tahap pembahasan. DPR masih mempertimbangkan apakah kunjungan dilakukan secara terpisah ke masing-masing partai non-parlemen atau melalui forum bersama yang melibatkan sejumlah partai sekaligus.
“Karena ini masih begini, masih disusun antara kita datang satu-satu atau ada kumpulan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold Itu nanti biar diserahkan pada pimpinan DPR,” pungkasnya.(dil)
