INDOPOSCO.ID – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperluas manfaat program sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan model pelaksanaan MBG yang melibatkan kantin sekolah telah lama menjadi salah satu gagasan yang didorong DPR, terutama untuk menjawab tantangan distribusi makanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah membuat penerapan satu model pelaksanaan secara seragam kurang efektif. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami di Komisi X sejak awal mengarahkan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan kondisi daerah, khususnya di kawasan 3T. Tidak semua daerah bisa menggunakan pola yang sama,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menilai pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan sistem distribusi makanan dari dapur umum yang lokasinya jauh dari sekolah penerima manfaat. Selain mempercepat distribusi, skema ini juga dinilai mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut.
“Kantin sekolah justru bisa menjadi pilihan yang baik karena melibatkan masyarakat sekitar sekolah secara langsung,” katanya.
Politikus Fraksi PKB itu menjelaskan bahwa kantin sekolah berpotensi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal yang mendukung keberlangsungan Program MBG. Tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, keberadaan kantin yang terlibat dalam program juga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
Menurut Lalu, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari peningkatan kualitas gizi siswa, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dihasilkan bagi komunitas di sekitar sekolah.
“Prinsipnya, Program Makan Bergizi Gratis juga harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah penerima manfaat. Karena itu keterlibatan pelaku usaha lokal perlu diperkuat,” ujarnya.
Meski mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, Komisi X DPR RI mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap berbagai kondisi daerah. Evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan agar berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dapat segera ditangani dan disempurnakan.
“Kami mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi peserta didik. Namun tata kelolanya harus terus diperbaiki agar ditemukan formula pelaksanaan yang paling efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Komisi X DPR RI berharap Program Makan Bergizi Gratis ke depan semakin fleksibel dalam menyesuaikan karakteristik wilayah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para siswa sebagai penerima utama, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah secara berkelanjutan. (dil)
