INDOPOSCO.ID – Dunia akademik Indonesia diguncang kabar memalukan dari ajang 14th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen, Denmark, Mei 2026. Sejumlah oknum peneliti asal Indonesia diduga melakukan fabrikasi data riset serta pemalsuan identitas demi bisa tampil di forum ilmiah internasional tersebut.
Pakar dan pemerhati pendidikan Indra Charismiadji, menilai kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan cerminan rusaknya ekosistem riset nasional secara menyeluruh. “Kasus ISPPD Kopenhagen ini adalah kotak pandora yang terbuka lebar. Ini wajah asli riset kita yang telanjang tanpa sensor,” ujar Indra dalam melalui gawai, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, dunia riset Indonesia saat ini lebih menekankan kuantitas administrasi dibanding kualitas ilmiah. Akibatnya, integritas akademik dikorbankan demi mengejar publikasi, angka kredit, hingga kepentingan birokrasi.
Indra menegaskan, bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang mengatur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat.
“Konstitusi memerintahkan riset untuk membangun peradaban dan kesejahteraan nyata, bukan sekadar memenuhi laporan administrasi atau mengejar angka kredit kenaikan pangkat,” katanya.
Ia menyebut orientasi riset nasional telah melenceng karena terlalu sibuk pada pelaporan administratif dan penyerapan anggaran. Peneliti, kata dia, lebih banyak disibukkan dengan dokumen pertanggungjawaban dibanding pengembangan inovasi dan eksperimen ilmiah.
Indra juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang dinilai berhasil membangun industri berbasis teknologi melalui investasi riset yang terarah. Vietnam kini mampu memproduksi dan mengekspor kendaraan listrik merek VinFast ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sebaliknya, Indonesia dinilai masih bergantung pada industri ekstraktif dan ekspor bahan mentah.
“Kita bangga kaya sumber daya alam (SDA), tetapi ekonomi masih bertumpu pada penggalian bahan mentah. Kita belum mengandalkan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.
Ia turut menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak dan produk petrokimia dari negara-negara yang minim sumber daya alam seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan.
Menurut Indra, negara-negara tersebut mampu unggul karena mengembangkan riset dan teknologi secara serius, sementara Indonesia justru menghadapi krisis integritas akademik. Sebagai langkah perbaikan, Indra mendorong reformasi total sistem riset nasional.
Ia mengusulkan tiga langkah utama, yakni perubahan sistem pendanaan riset berbasis kompetisi dan inovasi nyata, penerapan sistem tenure track bagi peneliti dan dosen berbasis kinerja akademik, serta penyederhanaan sistem akuntabilitas riset yang lebih fokus pada hasil inovasi ketimbang administrasi.
“Selama peneliti masih diperlakukan seperti pegawai administratif yang sibuk mengurus kuitansi dibanding melakukan eksperimen dan pengembangan teori, sulit bagi Indonesia mengejar negara-negara lain,” katanya.
Ia menilai skandal ISPPD Kopenhagen harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi dunia riset nasional. Jika tidak dibenahi, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain tanpa mampu menciptakan inovasi sendiri.
“Pilihan ada di tangan kita, mereformasi riset dengan akal sehat dan kembali pada amanat konstitusi, atau terus memalsukan masa depan bangsa di atas kertas,” ungkap Indra. (nas)
