INDOPOSCO.ID – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menunjukkan langkah progresif dengan mempertegas posisinya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan nasional. Tak sekadar forum koordinasi, Apkasi kini bersiap membawa gagasan konkret langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat Dewan Pengurus II yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026), organisasi ini mulai merumuskan langkah taktis. Hasil Rapat Kerja Nasional XVII Apkasi di Batam tidak ingin berhenti sebagai dokumen—melainkan diubah menjadi aksi nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah.
“Kami ingin membawa suara utuh dari daerah. Bukan sekadar menyampaikan permasalahan, tetapi membawa data pendukung beserta tawaran solusi konstruktif,” ujar Bursah.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan hangat antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tidak kehilangan konteks di lapangan. Oleh karena itu, Apkasi menargetkan pertemuan langsung dengan Presiden dalam waktu dekat.
“Kami berharap dalam waktu dekat dapat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten,” harap Bupati Lahat tersebut.
Untuk mempercepat langkah, Apkasi membentuk tim kecil yang bertugas merangkum prioritas dari puluhan rekomendasi Rakernas. Dari sekitar 20 poin, hanya dua hingga tiga isu paling mendesak yang akan dibawa ke pusat.
Sorotan utama diarahkan pada dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Apkasi menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak implementasi program tersebut.
“Kami akan sampaikan progres positif di lapangan, sekaligus mendiskusikan kendala teknis yang ditemui. Semangatnya adalah mencari jalan keluar bersama agar program mulia ini dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat di pelosok desa,” tutur Bursah.
Di tengah tekanan ekonomi makro dan keterbatasan fiskal daerah, Apkasi justru mendorong kepala daerah untuk tampil kreatif dan inovatif. Bukan mengeluh, melainkan membuktikan kapasitas dalam mengelola pemerintahan secara akuntabel.
“Kondisi fiskal yang menantang justru jadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang bisa dipercaya dalam mengelola kewenangan. Kita harus terus mencari jalur alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tidak sedikit pun berkurang,” tegasnya.
Langkah strategis ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk “jemput bola”. Apkasi berharap, dialog langsung dengan kepala negara dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan sekaligus menjaga arah pembangunan tetap sejalan dengan visi besar Indonesia Maju. (her)
