INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri dalam memperketat pengawasan penggunaan dana pemulihan pascabencana di Aceh senilai Rp1,6 triliun.
Langkah monitoring dan evaluasi ini dilakukan menyusul temuan bahwa sejumlah daerah, seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah, belum mengalokasikan dana secara tepat sasaran, terutama untuk perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan.
Aher menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi kunci agar anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
“Dana sebesar ini harus dipastikan tepat sasaran dan digunakan secara optimal. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan adalah urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/4/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga mengapresiasi peran Inspektorat Jenderal Kemendagri yang menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dalam proses evaluasi.
Ia menilai langkah ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan fokus anggaran tetap pada pemulihan layanan publik, termasuk sekolah dan fasilitas umum.
Lebih lanjut, Aher mendukung rencana pemerintah pusat yang akan menurunkan tim langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Menurutnya, kehadiran tim pusat tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan pendampingan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi anggaran sesuai indikator capaian yang telah ditetapkan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Aher menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Ia berharap seluruh daerah penerima dana dapat meningkatkan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya jelas, masyarakat bisa kembali hidup normal dengan dukungan infrastruktur dan layanan publik yang memadai,” pungkasnya. (dil)
