INDOPOSCO.ID – Industri pertambangan nasional kini berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, dunia dilanda ketidakpastian geopolitik akibat perang dan krisis rantai pasok global. Di sisi lain, pelaku usaha tambang di dalam negeri justru dihadapkan pada kebijakan pengendalian produksi melalui skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang makin ketat.
Kombinasi dua tekanan ini membuat sektor mineral dan batu bara (minerba) berada di persimpangan krusial: antara menjaga stabilitas harga komoditas atau memastikan roda ekonomi daerah tambang tetap berputar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Siti Sumilah Rita Susilawati, mengakui kondisi global saat ini sangat tidak stabil dan sulit diprediksi.
“Kita berada di dunia yang ritmenya sudah tidak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Peran RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global”, yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, sektor minerba saat ini berada dalam pusaran perebutan critical minerals di tengah gangguan rantai pasok global. Namun Indonesia dinilai masih memiliki posisi strategis karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, selama ditopang ketahanan energi dan hilirisasi.
Pemerintah kini menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan produksi tambang: value over volume. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu sejalan dengan kenaikan penerimaan negara.
RKAB yang sebelumnya berlaku tiga tahunan kini diubah menjadi tahunan agar pengendalian pasokan lebih presisi dan menghindari oversupply yang bisa menjatuhkan harga komoditas. Kewajiban domestic market obligation (DMO) juga tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan.
“Ini bukan pembatasan, tapi pengendalian. Volume besar tidak selalu berarti pendapatan negara besar,” jelas Rita.
Di sektor nikel, tantangan datang bukan hanya dari regulasi, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku pendukung.
Wakil Ketua Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia) sekaligus Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Bernandus Irmanto, menyoroti kelangkaan sulfur untuk proses HPAL yang krusial dalam produksi nikel baterai.
“Punya uang untuk beli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujarnya.
Industri kini mulai mencari alternatif bahan seperti pirit dan limbah phosphogypsum. Namun tantangan keberlanjutan juga muncul dari ketergantungan pada MFO dan solar di operasional tambang. Elektrifikasi alat tambang mulai dikaji, tetapi produktivitasnya masih menjadi kendala.
Lebih jauh, hilirisasi nikel Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan investasi dari China. Kondisi ini dinilai meningkatkan kompleksitas risiko geopolitik.
Vale sendiri mengaku proyek barunya yang akan beroperasi kuartal III-2026 membutuhkan kepastian pasokan nikel, sementara kuota produksi yang diberikan saat ini baru 30 persen.
“Kalau supply dikendalikan, harapannya harga naik. Tapi kalau demand turun, harga juga tidak baik. Jangan sampai ini membunuh mimpi nikel sebagai motor transisi energi,” kata Bernandus.
Dari sektor batu bara, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyadi Sutarso mengingatkan bahwa pemangkasan produksi yang dilakukan mendadak akan menimbulkan efek domino yang besar, terutama bagi daerah tambang.
“Multiplier effect-nya besar sekali. Bukan hanya soal PNBP,” ucapnya.
Menurut Priyadi, sebagian besar operasional tambang batu bara melibatkan kontraktor. Rencana pengurangan produksi sudah mulai memicu wacana PHK di level kontraktor.
Ia mengingatkan bahwa industri tambang selama ini membuka keterisolasian daerah, membangun akses bandara, jalan, hingga menopang pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan ini membuat keputusan mendadak soal RKAB berpotensi menimbulkan instabilitas sosial-ekonomi di daerah.
Selain itu, operasional tambang juga terdampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar akibat situasi global, sementara transisi ke kendaraan listrik di alat berat masih terbatas.
“Saya khawatir dampaknya ke daerah. Banyak PAD yang sangat bergantung pada batubara,” ujar Priyadi.
Diskusi ini memperlihatkan dilema besar yang dihadapi pemerintah dan industri: mengendalikan produksi untuk menjaga harga komoditas, atau menjaga volume produksi agar permintaan global tetap kuat dan dampak ekonomi daerah tidak terganggu.
Di tengah perebutan critical minerals dunia, Indonesia dinilai memiliki kartu kuat. Namun kartu itu hanya efektif bila kebijakan produksi, hilirisasi, ketahanan energi, dan kepastian pasokan berjalan seimbang.
Jika tidak, pengendalian produksi yang bertujuan menjaga nilai komoditas justru bisa berujung pada turunnya permintaan, melemahnya daya saing nikel baterai, hingga gejolak ekonomi di daerah tambang. (rmn)
