INDOPOSCO.ID – Genap satu tahun Purbaya Yudhi Sadewa menempati kursi Menteri Keuangan. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Purbaya membawa pendekatan yang relatif berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal, APBN tidak cukup hanya menjadi pagar untuk menjaga stabilitas, tetapi harus ikut bekerja mendorong laju perekonomian.
Gebrakan itu sudah terlihat sejak awal masa jabatannya. Pada September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara pada lima bank umum mitra, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus membuka ruang lebih besar bagi penyaluran dana ke sektor ekonomi. Bagi Purbaya, uang negara tidak berhenti sebagai angka di dalam neraca pemerintah. Dana tersebut harus mampu berputar dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas.
Dari sinilah warna baru pengelolaan APBN mulai terlihat. Instrumen fiskal tidak hanya ditempatkan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan.
Memasuki 2026, arah tersebut semakin dipertegas. Purbaya mendorong agar belanja negara memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perekonomian, di tengah tantangan global yang masih membayangi.
Hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV-2025, kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Pada kuartal II-2026, pertumbuhan sedikit melandai menjadi 5,29 persen.
Angka tersebut memang belum menyentuh 6 persen. Namun, bagi Purbaya, capaian itu menunjukkan Indonesia mulai bergerak keluar dari pola pertumbuhan yang selama ini berkutat di kisaran 5 persen.
“Saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5 persen. Triwulan ke-IV tahun lalu kan 5,39 persen, triwulan pertama (2026) 5,61 persen, triwulan ke-II (2026) 5,29 persen. Agak turun sedikit, tapi karena gangguan global ya, tapi sekarang siap untuk gerakkan 6 persen lagi. Mungkin triwulan IV tahun ini bisa mendekati 6 persen,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/9/2026)
Optimisme tersebut bukan tanpa perhitungan. Untuk membawa pertumbuhan ekonomi menuju level 6 persen, investasi menjadi salah satu kunci utama. Purbaya melihat pertumbuhan investasi perlu didorong hingga sekitar 7 persen agar ekspansi ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah, dalam kerangka tersebut, tidak diposisikan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan. Perannya lebih diarahkan sebagai katalisator yang membuka ruang, menciptakan kepastian, dan mempercepat masuknya investasi. Sementara itu, sektor swasta diharapkan menjadi motor utama penggerak investasi.
Lembaga pengelola investasi Danantara juga akan dilibatkan untuk mempercepat agenda tersebut. Dengan kombinasi kebijakan fiskal, investasi pemerintah, dan mobilisasi modal swasta, pemerintah membidik pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa semata-mata mengandalkan belanja negara.
Di sisi lain, pekerjaan rumah Purbaya tidak berhenti pada upaya mendorong pertumbuhan. Reformasi pengelolaan APBN tetap menjadi agenda penting yang harus berjalan beriringan dengan kebijakan ekspansif.
Arah tersebut tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2027. Reformasi sistem perpajakan dan bea cukai ditempatkan sebagai salah satu prioritas, bersamaan dengan percepatan belanja produktif serta pengendalian defisit dan utang.
Dengan demikian, satu tahun pertama Purbaya di Kementerian Keuangan memperlihatkan dua agenda yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, APBN didorong lebih ekspansif agar mampu memberikan tenaga tambahan bagi perekonomian. Di sisi lain, fondasi penerimaan dan disiplin fiskal tetap harus diperkuat agar ekspansi tersebut tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.
Tantangannya kini adalah membuktikan bahwa pendekatan tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan yang bukan hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Setelah satu tahun berlalu, Purbaya tampaknya ingin membawa APBN memasuki babak baru: bukan sekadar menjadi penjaga kas negara, melainkan instrumen yang lebih aktif untuk menggerakkan mesin ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan 6 persen. (her)
