INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus membenahi tata kelola birokrasi guna memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Salah satu fokusnya adalah penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pengembangan layanan program gizi nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Jakarta, membahas penguatan kelembagaan dan kesiapan aparatur dalam menunjang pelaksanaan program gizi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
Dalam kesempatan itu, Rini menekankan bahwa pembenahan organisasi harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan tantangan pelaksanaan program. Ia menyebut, struktur yang tepat akan menjadi dasar bagi layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis agar berjalan terpadu serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penataan kelembagaan tidak sekadar membentuk unit atau jabatan baru. Lebih dari itu, organisasi perlu memiliki fungsi yang jelas, sistem kerja yang efisien, serta didukung aparatur yang kompeten dan profesional.
“Dengan fondasi ini pelaksanaan program gizi diharapkan dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Penguatan kapasitas SDM, lanjut Rini, merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi. Di tengah dinamika pembangunan yang menuntut respons cepat dan layanan berkualitas, aparatur negara dituntut adaptif dan berorientasi pada hasil.
Karena itu, menurutnya, pengembangan kompetensi, penataan distribusi pegawai, hingga penyesuaian kebutuhan jabatan harus dirancang secara sistematis. “Program strategis nasional memerlukan birokrasi yang gesit dan fokus pada capaian,” katanya.
“Penguatan SDM harus dilakukan secara konsisten agar aparatur mampu bekerja kolaboratif serta mendukung target pembangunan,” sambungnya.
Ia menuturkan, Kementerian PANRB berkomitmen mendorong penataan organisasi di BGN, agar selaras dengan mandat dan kebutuhan pelayanan publik. Langkah tersebut meliputi penyempurnaan desain organisasi, harmonisasi proses bisnis, serta penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, Dadan Hindayana mengatakan, bahwa pengembangan layanan program gizi membutuhkan dukungan kelembagaan yang kokoh dan aparatur yang memadai. Sinergi dengan Kementerian PANRB dinilai penting untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan kesiapan pegawai dalam menjalankan tugas.
“Dengan birokrasi yang semakin profesional dan adaptif, pemerintah optimistis layanan program gizi nasional dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya. (nas)
