INDOPOSCO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi negara-negara Global South untuk mempercepat implementasi ocean accounting atau Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) melalui penyelenggaraan South-South Ocean Accounting Exchange (SSOAE) 2026 di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini.
Forum yang diikuti oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta mitra pembangunan dari lebih dari 18 negara itu menghasilkan Bogor Action Plan, sebagai kesepakatan strategis bersama untuk mendorong pengelolaan kelautan yang berkelanjutan berbasis data.
Bogor Action Plan menjadi panduan aksi bersama untuk mempercepat implementasi ocean accounting di negara-negara Global South. Rencana aksi ini menekankan integrasi data lintas sektor serta menjawab tantangan utama seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas, dan belum optimalnya keterkaitan dengan pembiayaan.
Lima langkah strategis yang diusung meliputi penguatan sistem data, pengembangan pembiayaan ekonomi biru, penguatan tata kelola dan komitmen politik, peningkatan kapasitas SDM melalui kolaborasi antarnegara, serta perluasan implementasi hingga tingkat daerah.
“NSDL mengintegrasikan data lingkungan, ekonomi, dan sosial kelautan sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh dan terukur dalam pengelolaan sumber daya laut,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Koswara juga menyampaikan bahwa NSDL menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru. SSOAE sendiri menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam mempercepat penerapan NSDL sebagai dasar pengambilan kebijakan kelautan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Secara global, NSDL berkembang sebagai kerangka yang menghubungkan aset sumber daya laut dengan manfaat ekonomi dan sosial. Pendekatan ini mendukung perencanaan ruang laut, pengelolaan karbon biru, perikanan berkelanjutan, serta pembangunan wilayah pesisir.
Di tingkat nasional, pengembangan NSDL terus diperkuat melalui berbagai inisiatif, termasuk uji coba di kawasan konservasi laut dan wilayah pengelolaan perikanan, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Implementasi NSDL membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan data, harmonisasi metodologi, dan optimalisasi pemanfaatannya dalam kebijakan.
Sebagai salah satu penggerak utama ocean accounting global, Indonesia memiliki peran strategis melalui keterlibatannya dalam Global Ocean Accounts Partnership (GOAP). Sejak 2023, KKP dipercaya sebagai co-chair GOAP bersama Charles Darwin Foundation, yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kolaborasi global dan praktik terbaik pembangunan kelautan berkelanjutan.
Direktur Sekretariat GOAP, Ben Milligan, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara Global South. “Kerja sama ini penting untuk memastikan ocean accounting tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan,” ungkapnya.
Dukungan internasional juga disampaikan oleh Perwakilan British Embassy, Alex Lau, yang menegaskan komitmen Pemerintah Inggris dalam mendukung penguatan ocean accounting melalui kemitraan dan pembiayaan berkelanjutan.
Dari sisi akademik, Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, menegaskan peran perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas melalui pendidikan dan riset, serta mendorong inovasi dalam tata kelola kelautan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari rangkaian SSOAE, KKP juga menyelenggarakan Lokakarya Nasional NSDL yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan integrasi data, standardisasi valuasi ekosistem, pengembangan dashboard NSDL, serta pemanfaatannya dalam kebijakan pembangunan kelautan. (ney)
