INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Namun demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Nevi menjelaskan, sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Karena itu, penerapan WFH secara terbatas dan terukur dinilai berpotensi memberikan penghematan energi yang cukup signifikan.
Selain itu, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.
“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu mengingatkan bahwa kebijakan WFH memiliki sejumlah keterbatasan. Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan.
Ia juga menilai pada beberapa institusi, produktivitas dan koordinasi kerja berpotensi terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur secara baik.
Selain aspek produktivitas, Nevi menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.
Karena itu, ia menegaskan kebijakan penghematan BBM tidak boleh berhenti pada langkah jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak serta memperkuat cadangan energi nasional.
Nevi menyebut saat ini cadangan BBM nasional rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari. Kondisi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis, termasuk diversifikasi sumber energi.
“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idulfitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.
“Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan,” tutup Nevi. (dil)
