INDOPOSCO.ID – Penggunaan sepeda motor untuk perjalanan mudik lintas provinsi kembali menjadi perdebatan. Survei terbaru dari Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis pada Kamis (12/3/2026) menunjukkan mayoritas masyarakat justru mendukung pembatasan kendaraan roda dua untuk mudik jarak jauh.
Survei bertajuk “Survei Pola Rencana Mudik 2026” yang melibatkan 1.053 responden berusia 17–55 tahun ini dilakukan secara daring pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026.
Head of Researcher KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan bahwa meskipun sepeda motor masih digunakan oleh sebagian pemudik, banyak responden menilai moda tersebut kurang aman untuk perjalanan jauh.
Sebanyak 65,8 persen responden menyatakan setuju jika sepeda motor dilarang digunakan untuk mudik antarprovinsi.
“Yang setuju akan larangan sepeda motor itu banyak datangnya dari pengguna non-sepeda motor, ada mobil, pesawat, dan sebagainya, terutama yang pengguna kapal laut, paling banyak 79,1 persen,” kata Ashma.
Meski demikian, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menilai sepeda motor sebaiknya tidak sepenuhnya dilarang.
“Saya sendiri berkali-kali mengatakan, sepeda motor diperbolehkan saja karena kan sekarang ada pro-kontra itu dan yang melarang cukup banyak juga, tapi yang melarang tidak memberikan solusi,” kata Trubus.
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai keberhasilan mudik seharusnya diukur dari berkurangnya penggunaan sepeda motor.
“Sekarang tolak ukurnya (keberhasilan mudik), indikatornya, paling tidak kita buat seberapa besar penggunaan sepeda motor berkurang dan itu melihat kalau berkurang berarti apa? Orang di daerah tujuannya itu sudah ada angkutan umum,” ujar Djoko.
Djoko juga mengingatkan pemerintah terkait janji penyediaan transportasi publik yang lebih baik di daerah.
“Kalau kami melihat, mengingatkan Presiden Prabowo dan Gibran itu berjanji pada saat kampanye kemarin, janjinya adalah menyediakan angkutan umum, bahkan Presiden bilang kalau perlu gratis. Nah, ini nampaknya tidak ada satu pun kalimat transportasi umum, dan sampai sekarang Pak Prabowo nggak pernah ngomong transportasi umum itu, enggak pernah. Kita harus ingatkan, ini janji politik,” kata Djoko.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pembatasan penggunaan sepeda motor penting untuk menekan angka kecelakaan.
“Begitu kita mampu membatasi pola mudik menggunakan transportasi roda dua, sepeda motor, secara otomatis akan memastikan tingkat risiko kecelakaan bisa kita kurangi. Pertanyaannya ini kan memang belum bisa kita larang saat ini (penggunaan sepeda motor),” ujar Huda.
Menurut Huda, pemerintah perlu lebih fokus pada keselamatan perjalanan pemudik, terutama pengguna sepeda motor.
“Isu kemacetan itu sudah enggak ada sebenarnya, karena itu pemerintah fokus saja untuk concern terkait dengan jalur-jalur mudik yang akan dilintasi pengguna sepeda motor itu tertangani dengan baik, misal memperbanyak peristirahatan dan checkpoint bagi pengguna sepeda motor,” jelasnya.
Perdebatan mengenai sepeda motor dalam tradisi mudik ini menunjukkan bahwa persoalan perjalanan Lebaran kini bukan hanya soal kelancaran arus, tetapi juga keselamatan jutaan pemudik di jalan raya. (her)
