INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan empat langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Said, gejolak ekonomi dunia mulai dari volatilitas pasar keuangan hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif aman.
“Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga. Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, Banggar DPR RI mengusulkan empat langkah kebijakan untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional. Pertama, yakni penajaman program prioritas. Di mana pemerintah diminta memfokuskan anggaran pada program yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Program prioritas tersebut diharapkan tetap berjalan agar pelayanan publik dan agenda pembangunan nasional tidak terganggu,” ujarnya.
Kedua, yaitu penundaan program yang belum mendesak. Banggar juga menyarankan agar program yang bersifat prioritas namun belum mendesak dapat ditunda sementara. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketiga, adanya perbaikan kebijakan subsidi. Said menilai penyaluran subsidi masih menghadapi tingkat kesalahan yang cukup tinggi, baik dari sisi penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.
“Karena itu, pemerintah didorong melakukan penajaman kebijakan subsidi agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.
Keempat, perlu adanya penguatan bantuan produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Selain itu, Banggar DPR juga mendorong pemerintah memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku UMKM,” ucapnya.
Menurut Said, dukungan pembiayaan terutama bagi usaha mikro dapat memberikan dampak cepat terhadap pergerakan sektor riil.
Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal usaha dalam skala kecil agar dapat terus berkembang.
“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” kata Said.
Ia menegaskan, empat langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang. (dil)
