INDOPOSCO.ID – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace memicu kritik keras dari politikus Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, yang menilai langkah tersebut mempertaruhkan komitmen moral serta independensi politik luar negeri ‘Bebas Aktif’ di tengah dominasi aktor konflik global.
“Jika sebuah forum yang disebut ‘perdamaian’ justru dipenuhi aktor-aktor konflik global, maka publik berhak bertanya: di mana posisi moral Indonesia?,” kritik Didi Irawadi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menyarankan, agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam dan tidak ragu untuk menarik kembali dukungan terhadap Board of Peace atau Dewan Perdamaian demi memperbaiki arah kebijakan luar negeri.
“Keputusan keliru harus berani dikoreksi. Tarik keputusan ini dan segera keluar,” ujar Didi Irawadi.
Pemerintah Indonesia diingatkan tetap berpegang pada prinsip perdamaian dan tidak terjebak dalam kepentingan geopolitik global yang menjauh dari jati diri diplomasi nasional.
“Indonesia tidak boleh terseret permainan geopolitik yang menjauh dari semangat perdamaian yang selama ini menjadi prinsip politik luar negeri kita,” pesan Didi Irawadi.
Pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi berbagai persoalan dalam negeri yang mendesak, seperti isu kesejahteraan rakyat, pengangguran, dan karut-marut program strategis nasional, ketimbang terjebak dalam diplomasi Board of Peace.
“Negeri ini tidak kekurangan masalah yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Didi Irawadi.
“Karena itu, daripada terjebak dalam panggung geopolitik yang membingungkan, jauh lebih bijak jika energi kepemimpinan diarahkan untuk membenahi rumah sendiri,” tambahnya.
Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Organisasi itu diresmikan pada sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026. Alih-alih menyelesaikan gejolak dunia, Trump malah memimpin serangan ke Teheran pada 28 Februari 2026. (dan)
