INDOPOSCO.ID – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melalui Direktorat Biomassa menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI guna mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Sinergi ini difokuskan pada penguatan program cofiring biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, serta jajaran kedua institusi.
Hokkop menyampaikan pada tahun ini PLN EPI ditargetkan mampu menyuplai 3,65 juta ton biomassa ke 52 PLTU PLN di seluruh Indonesia. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi pasokan tahun 2025 yang mencapai 2,4 juta ton.
“Target ini tentu membutuhkan kolaborasi multipihak. Kami meyakini desa memegang peran kunci karena sumber biomassa tersebar di wilayah pedesaan, baik dari limbah industri kayu, sekam padi, maupun residu pertanian lainnya,” katanya.
Hokkop menegaskan, pengembangan biomassa tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Rantai proses mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi biomassa ke lokasi pengumpulan maupun PLTU melibatkan partisipasi aktif warga dan pelaku usaha lokal.
“Oleh karena itu, dukungan Kemendesa sangat strategis. Desa adalah ujung tombak pengembangan biomassa dan bioenergi. Limbah perkebunan dan pertanian yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan manfaat ganda, yakni memastikan pencapaian target pasokan biomassa untuk PLTU PLN sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui keterlibatan dalam rantai pasok energi baru terbarukan.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria menyambut positif sinergi tersebut dan menekankan pentingnya perencanaan terstruktur dalam pelaksanaannya.
Ia meminta jajarannya segera melakukan pemetaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di sekitar wilayah operasional PLTU, khususnya ring-1, yang berpotensi dilibatkan dalam program.
“Kita perlu menyusun perencanaan empat tahun ke depan, berapa desa yang bisa kita libatkan bersama PLN EPI. Hampir semua desa memiliki bahan baku biomassa, tetapi perlu dilakukan pemetaan potensi limbah biomassa yang ada di desa, terutama desa-desa yang berada di wilayah ring 1 lokasi PLTU, agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ungkap Riza.
Melalui kolaborasi ini, PLN EPI dan Kemendes PDT berkomitmen membangun ekosistem biomassa berbasis desa yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Pelibatan aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat diharapkan tidak hanya mempercepat transisi energi nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai kontribusi nyata menuju NZE. (srv)
