INDOPOSCO.ID – Pemerintah kembali menekan pedal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026. Targetnya tak main-main: Rp295 triliun dengan 1,37 juta debitur baru. Angka ini naik dari realisasi 2025 sebesar Rp270 triliun, dengan Rp163,9 triliun mengalir ke sektor produktif.
Namun di balik kenaikan plafon itu, persoalan lama belum juga luruh.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai peningkatan kelas pelaku UMKM belum berjalan optimal. Bukan karena pembiayaan atau program inkubasi, melainkan karena pasar domestik yang tergerus produk impor.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok (dengan masifnya produk impor). Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman dalam Diskusi Media Forum Wartawan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DM FWUMKM) di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, banjir impor menjadi problem fundamental yang membuat UMKM sulit naik kelas. Ia mendorong kebijakan terpadu lintas kementerian untuk melakukan “sterilisasi” pasar domestik agar produk lokal mendapat ruang lebih besar.
Selain itu, biaya layanan platform digital juga disorot. Tingginya charging fee saat UMKM berjualan online dinilai ikut memangkas daya saing.
“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/ Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” katanya.
Maman juga menyinggung ketimpangan kredit nasional. Dari total Rp8.149 triliun kredit perbankan, Rp6.569 triliun atau 80,6 persen justru mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Porsi kredit UMKM baru 19,4 persen, masih jauh dari target 25 persen.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, melihat tantangan UMKM tak semata soal impor. Masalah pembiayaan tetap krusial. Tingginya suku bunga dan syarat agunan membuat banyak pelaku usaha bertahan dengan modal sendiri.
“Pada 2015, penyaluran KUR baru mencapai 15 persen, dan meskipun angka ini belum rekor, secara makro penyaluran KUR dan pembiayaan non-KUR untuk UMKM justru mengalami penurunan, terutama pada periode Oktober hingga Desember,” kata Nailul.
Ia menilai realisasi KUR 2025 bukanlah yang tertinggi karena pada 2022 angkanya sempat lebih besar. Meski begitu, dampaknya terasa di desa, 72,3 persen desa sudah terlayani KUR. Namun distribusinya masih berat di sektor perdagangan dan kurang menyentuh industri.
“Penyaluran KUR yang masih berat ke sektor perdagangan dan kurang ke industri menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ini berbeda dengan sektor pertokoan yang justru tumbuh tinggi,” ungkapnya.
Dari lapangan, keluhan berbeda muncul. Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, menyebut realisasi KUR masih jauh dari harapan. Hambatan administratif, terutama soal agunan, dinilai menjadi batu sandungan.
“Ketika administrasi dan laporan keuangan sudah beres, tapi kemudian ditanya sertifikatnya (agunan). Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah di langit: 100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.
Ia mengkritik sikap perbankan, khususnya bank-bank pelat merah, yang dianggap belum sepenuhnya fleksibel. Bagi pelaku usaha, percepatan pencairan lebih mendesak daripada sekadar bunga murah.
“Kami butuh percepatan, bukan hanya interest murah. Kalau ada interest murah alhamdulillah, tapi Himbara maunya tidak ada kendala. Kalau memang tidak bisa memberikan kemudahan sesuai aturan, ya jujur saja,” terangnya.
Edy mengingatkan, ketika akses KUR tersendat, pelaku UMKM mencari jalan lain, meski berisiko tinggi.
“Kesulitan KUR membuat banyak UMKM ambil dari fintech atau pinjol. Semuanya diambil karena terdesak,” tegasnya.
Di tengah target besar dan angka-angka triliunan rupiah, persoalan klasik masih sama: produksi bisa ditingkatkan, tetapi tanpa pasar yang sehat dan akses kredit yang benar-benar mudah, mimpi UMKM naik kelas berpotensi kembali tertahan.
Diketahui, DM FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagia pihak diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, Shopee. (her)
