INDOPOSCO.ID – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia untuk terus menegaskan prinsip solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Dino menyampaikan bahwa kedua hal tersebut merupakan posisi prinsip Indonesia yang harus selalu menjadi rujukan utama saat Indonesia berbicara mengenai Palestina di forum internasional, khususnya Dewan Perdamaian.
“Dalam BoP, Trump perlu mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo,” kata Dino dalam pernyataan tertulisnya untuk merespons pertemuan Dewan Perdamaian di media sosial X, dipantau di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul temuannya bahwa dalam pertemuan tingkat kepala negara Dewan Perdamaian di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis waktu setempat, Presiden Prabowo tidak menyinggung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina dalam pernyataannya.
Padahal, menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI tersebut, kedua prinsip itu merupakan “amanah” utama dari ormas-ormas Islam dan tokoh diplomasi nasional yang diharapkan dapat disampaikan Presiden Prabowo di hadapan Dewan Perdamaian.
Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko juga menyinggung isu solusi dua negara dalam pidato singkat mereka pada pertemuan Dewan Perdamaian, kata Dino.
“‘Two-state solution’ dan ‘Palestinian statehood’ harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama dalam pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri pada semua forum mengenai Palestina, terutama dalam Board of Peace,” ujar Dino.
Ia berharap ketegasan Indonesia di Dewan Perdamaian terkait isu solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina dapat memastikan kepentingan Palestina senantiasa terlindungi di organisasi tersebut.
Dino meyakini tidak ada pihak di Indonesia yang menginginkan Dewan Perdamaian “disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina”.
“Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, dan makmur; tanpa kemerdekaan (‘statehood’), semua itu tidak ada artinya,” kata pendiri FPCI itu, sembari memaklumi bahwa tidak disinggungnya kedua prinsip tersebut oleh Presiden mungkin disebabkan keterbatasan waktu berbicara.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington, D.C., yang merupakan pertemuan perdana organisasi tersebut sejak Piagam Dewan Perdamaian ditandatangani di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. (bro)
