INDOPOSCO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno dan memaparkan pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga selama satu tahun berjalan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (30/01/2026).
Menteri Wihaji melaporkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara presisi dan terukur, selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-6. “Isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi. Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” tambahnya.
Pelaksanaan kebijakan di daerah diperkuat melalui sinergi antara Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di setiap provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan pendampingan keluarga di wilayah sasaran. “Penguatan koordinasi ini ditujukan untuk memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Menteri Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN juga melaporkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Pemerintah daerah yang mampu menjalankan indikator tersebut secara konsisten akan memperoleh insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.
Selain itu, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus diperkuat dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah terlibat aktif dalam pendampingan dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah sasaran, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG 3B, serta penguatan Gerakan Orang Tua Asuh dalam pencegahan stunting.
Menko PMK Pratikno, menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor agar kebijakan pembangunan manusia dapat dilakukan secara presisi. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Wihaji menegaskan komitmen Kemendukbangga untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mewujudkan stabilitas demografi dan peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Wihaji juga meminta kesediaan Menko PMK untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional yang akan dilaksanakan pada awal Februari, dengan menghadirkan kepala perwakilan dan kepala dinas terkait dari seluruh daerah guna memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. (ney)
