INDOPOSCO.ID – Menteri Luar Negeri Belanda David van Weel pada Minggu mengatakan ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada beberapa negara Eropa terkait Greenland sebagai pemerasan.
“Sekutu tidak memperlakukan satu sama lain seperti ini… Apa yang terjadi adalah pemerasan. Dan itu tidak perlu, karena tidak membantu memperkuat aliansi. Itu juga tidak berkontribusi pada keamanan Greenland,” kata van Weel kepada stasiun televisi NPO 1.
Weel menambahkan bahwa ia sangat terkejut dengan eskalasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah pertemuan antara AS, Denmark, dan Greenland pada 14 Januari.
“Denmark mengajukan permintaan: ‘Bergabunglah dengan kami, beberapa negara lagi, untuk menunjukkan kepada AS bahwa kami menanggapi masalah keamanan dengan serius.’ Niatnya positif, tetapi kemudian justru dihukum karena itu,” kata van Weel.
Pernyataan Weel menanggapi pengumuman Trump pada Sabtu yang akan memberlakukan tarif 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda dan Finlandia pada Februari yang kemudian akan meningkat menjadi 25 persen dan tetap berlaku hingga AS dapat membeli Greenland.
Sementara itu, pemimpin aliansi Partai Hijau-Kiri-Buruh (GroenLinks-PvdA) Belanda di parlemen, Jesse Klaver,, mengatakan bahwa Eropa harus mengambil “respons yang cepat, bersatu, dan tegas” terhadap ancaman Trump dan “menetapkan batasan,” alih-alih menurutinya.
Pada 17 Januari, Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans mengatakan bahwa Belanda akan mengirimkan bukan satu tetapi dua perwira ke Greenland untuk melakukan misi pengintaian bersama dengan sekutu NATO demi keamanan wilayah tersebut.
Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS, dengan alasan wilayah itu strategis bagi keamanan nasional.
Namun, otoritas Denmark dan Greenland menolaknya dan memperingatkan AS agar tidak merebut pulau itu, seraya menekankan untuk menghormati integritas teritorial bersama mereka seperti dilansir Sputnik melalui Antara.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark meski telah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menentukan kebijakan domestiknya sendiri. (aro)
