INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera.
Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi RP33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, RP13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah, karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak.” kata Ahmad Heryawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya.
Infrastruktur itu dinilainya vital untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelas Kang Aher disapanya.
Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah serta memastikan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berfungsi optimal.
“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” imbuh politikus PKS itu. (dan)
