INDOPOSCO.ID – Milenial Muslim Bersatu (MMB) menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan praktik penyadapan ilegal. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi Polri untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Ketua Umum MMB, Khairul Anam, mengatakan pengungkapan dugaan penyadapan ilegal merupakan kesempatan bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum, perlindungan privasi, dan prinsip demokrasi.
Menurutnya, masyarakat perlu memberikan apresiasi kepada anggota kepolisian yang bekerja secara profesional, berani mengungkap kejahatan, serta tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai publik hanya melihat persoalan dan kekurangan Polri, tetapi tidak memberikan ruang apresiasi ketika ada anggota kepolisian yang bekerja dengan benar, berani mengungkap kejahatan, dan menunjukkan keberpihakan kepada hukum. Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional,” ujar Anam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, dugaan penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah tidak bisa dipandang sebagai persoalan pelanggaran privasi semata. Praktik tersebut berpotensi mengancam kebebasan individu, merusak kepercayaan antarlembaga, serta mengganggu stabilitas kehidupan demokrasi.
Anam juga menilai komitmen politik Presiden Prabowo diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan independen, transparan, dan bebas dari intervensi. Menurutnya, pengungkapan perkara sensitif seperti ini harus menjadi bukti bahwa negara memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja secara profesional.
“Pengungkapan kasus sebesar ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai keberhasilan teknis aparat. Ini juga harus menjadi cerminan bahwa negara hadir, pemerintah memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, dan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional,” katanya.
Lebih lanjut, Anam meminta aparat menelusuri secara serius kemungkinan adanya keterkaitan dugaan penyadapan ilegal dengan manipulasi informasi maupun penyalahgunaan data komunikasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Namun, seluruh kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif.
Ia mengingatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak menggeneralisasi persoalan yang melibatkan oknum atau pihak tertentu sebagai cerminan seluruh institusi Polri.
“Polri membutuhkan kepercayaan publik, dan kepercayaan itu dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran. Kepada anggota Polri yang bekerja dengan benar, jangan pernah gentar. Masyarakat masih membutuhkan polisi yang berintegritas, yang melindungi rakyat, dan yang tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun selain hukum,” tegasnya.
Anam menyatakan MMB akan terus mendukung langkah Presiden Prabowo dan Kapolri untuk memastikan dugaan penyadapan ilegal diusut hingga tuntas. Ia meminta aparat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, motif, serta sejauh mana praktik tersebut berlangsung agar hak masyarakat atas privasi dan rasa aman benar-benar terlindungi.
“Ini bukan hanya tentang nama baik Presiden atau institusi Polri. Ini tentang hak masyarakat untuk merasa aman, hak setiap warga negara atas privasi, dan kepastian bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan. Negara harus memastikan kebenaran tidak dikalahkan oleh kekuatan tersembunyi. Kami ingin Polri makin kuat, Presiden makin dipercaya, dan masyarakat makin yakin bahwa negara hadir melindungi rakyatnya,” pungkasnya. (dan)
