INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir. Tahapan pemulihan dan pemberdayaan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah menegaskan Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.
“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wamenkop Farida yang mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Hadir dalam Rakor tersebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.
Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatera Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.
Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.
“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.
Melalui kolaborasi antar K/L ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.
“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera,” ucapnya.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan.
“Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar makin produktif,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatera khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pascabencana yang terdiri dari lintas K/L.
Dengan koordinasi lintas K/L, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak.(srv)
