INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan pembangunan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementation Organization) Indonesia.
Menurutnya, NEPIO dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari regulasi, keselamatan, pendanaan, hingga kesiapan infrastruktur dan SDM, dapat diorkestrasi secara konsisten sesuai standar internasional.
“Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada,” ujar Rini dalam keterangan, Kamis (18/12/2025).
Rini menegaskan, bahwa pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Milestones Approach, lanjutnya, mensyaratkan adanya NEPIO sebagai organisasi pengampu program energi nuklir nasional. Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada.
“Mengingat pengembangan PLTN melibatkan proses yang sangat kompleks lintas sektor, lintas kewenangan, serta berlangsung dalam horizon waktu jangka panjang, maka diperlukan suatu mekanisme koordinasi nasional yang kuat dan terintegrasi yang disiapkan secara cermat dan hati-hati,” ungkapnya.
Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. Menurutnya, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional.
“PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil,” ujarnya.
“Pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, sehingga masyarakat memahami pemanfaatannya,” imbuhnya. (nas)
