INDOPOSCO.ID – Sepanjang 2025, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menorehkan sejumlah pencapaian strategis yang menjadi fondasi penting bagi lompatan pertumbuhan usaha mikro di tahun 2026. Berbagai program penguatan diarahkan untuk mengubah wajah usaha mikro nasional agar semakin siap naik kelas dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro, dari sektor informal menuju formal yang lebih produktif dan kompetitif, mulai memperlihatkan dampak yang konkret.
Proses pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan yang konsisten kini membuahkan hasil, membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang secara berkelanjutan.
“Sepanjang 2025, dengan bekerja sama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” kata Riza di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, tercatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Capaian ini juga ditopang melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang terlaksana di 12 provinsi, dengan menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan pelindungan usaha, berkat dukungan berbagai pihak,” tuturnya.
Dari sisi pembiayaan, lanjut Riza, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur. Proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8 persen, melampaui target yang ditetapkan.
“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” jelasnya.
Selain KUR, Kementerian UMKM juga terus mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR melalui pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif. Skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor ini telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.
Penguatan akses pasar menjadi fokus penting lainnya. Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent mencapai Rp29 miliar. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau 12.740 UMKM, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.
“Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.
Memasuki tahun 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan, pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
“Pada 2026, kami akan terus memperkuat usaha mikro melalui pendekatan yang terintegrasi, agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu berdaya saing dan tumbuh naik kelas, serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya. (her)
