INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upaya memberantas impor baja ilegal yang merugikan negara dan merusak industri dalam negeri.
Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/12/2025), mengatakan selain merugikan keuangan negara, impor baja ilegal sangat merugikan industri baja nasional selain menyebabkan penurunan produksi, ancaman PHK massal, penutupan pabrik, melemahnya rantai pasok hingga kerugian negara miliaran rupiah per tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan soal potensi kerugian negara dalam impor komoditas besi dan baja yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
BPK menyebut terdapat realisasi impor yang tidak didukung pertimbangan teknis sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar.
Dalam temuannya tersebut, BPK menilai adanya publikasi dua persetujuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis Kementerian Perindustrian.
Chusnunia menjelaskan bahwa kebijakan bea masuk nol persen untuk baja jadi impor asal China dan Vietnam dipastikan akan membuat produsen nasional tersingkir di pasar sendiri.
Saat ini, angka rata-rata utilisasi atau tingkat penggunaan pabrik baja nasional hanya sebesar 52,70 persen sehingga lebih dari separuh kapasitas produksi baja nasional menganggur.
“Level playing field hilang, ini soal keadilan dan keberlanjutan industri strategis bangsa, produk-produk impor ilegal termasuk baja menggerus pasar domestik dan menciptakan persaingan tidak sehat akibatnya sektor konstruksi juga terkena imbasnya karena proyek beralih ke baja impor sehingga pekerja lokal tersingkir,” tuturnya.
Untuk itu, Chusnunia mendukung sikap tegas Kementerian Keuangan yang berjanji akan mengambil tindakan tegas seperti memperketat pengawasan bea cukai untuk melindungi industri baja dalam negeri dari serbuan impor ilegal.
“Kita dukung langkah pemerintah untuk menertibkan impor baja ilegal ini untuk melindungi industri strategis dalam negeri,” ucapnya. (dil)
