INDOPOSCO.ID – Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalankan rangkaian program prioritas yang menitikberatkan pada penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, perumusan arah baru reformasi birokrasi, penataan sistem kerja dan manajemen ASN, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan transformasi digital pemerintah.
Penyusunan proses bisnis (Probis) tematik menjadi langkah strategis untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Hingga kini, delapan probis tematik telah disusun, mencakup penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, hingga perlindungan sosial.
“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas K/L, yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” ujar Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Memasuki era RPJPN 2025–2045, PANRB juga tengah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) sebagai panduan utama pembangunan birokrasi jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Dokumen strategis tersebut dirancang untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” katanya.
Pada aspek pelayanan publik, PANRB terus mendorong keberlanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Dengan model ini, layanan dapat diakses melalui berbagai kanal seperti konter tatap muka, drive thru, layanan keliling, layanan mandiri, hingga e-services.
“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” tutur Rini.
Di bidang transformasi digital, PANRB menggerakkan empat agenda utama, yakni penyederhanaan regulasi dan penyusunan R-Perpres Pemerintah Digital, efisiensi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lintas Kementerian/Lembaga (K/L), penguatan kompetensi digital ASN, serta pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan Satu Data Indonesia.
“Ketiga, yaitu penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” terangnya.
Dalam manajemen ASN, pemerintah telah merampungkan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 yang meliputi CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan secara transparan melalui sistem digital. Di tahun ini, PANRB menjalankan tiga program kunci: penerapan fleksibilitas kerja ASN, penyempurnaan sistem merit, dan pengembangan layanan manajemen ASN melalui platform Smart ASN.
“Ketiga yaitu kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM Aparatur,” tambahnya.
Atas berbagai capaian tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PANRB beserta jajaran.
“Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya,” kata Rifqinizamy.
Dengan pijakan kebijakan yang semakin kuat dan arah reformasi yang kian terarah, langkah PANRB pada 2025 menjadi momentum penting menuju birokrasi Indonesia yang lebih modern, lincah, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. (her)
