INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa kualitas penduduk adalah fondasi utama transformasi bangsa di era bonus demografi. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan produktif.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan commitment statement secara virtual dalam acara Launching Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).
“Di era bonus demografi sekarang ini kita harus bekerja keras untuk memastikan SDM Indonesia adalah SDM yang sehat, unggul, produktif, guna mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan kompetitif di tingkat global,” tegasnya.
Menko PMK menjabarkan sejumlah fokus prioritas pembangunan kependudukan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengelola kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, memperkuat ketahanan keluarga, memastikan inklusi sosial, serta menata persebaran penduduk secara berkelanjutan.
“Kita harus menjaga angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) agar tetap seimbang pada replacement level, meningkatkan partisipasi perempuan pada angkatan kerja, serta menyiapkan skema silver economy untuk memberdayakan lansia. Semua ini harus dilaksanakan secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menko PMK menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak hingga PJPK 2025–2029 dapat dirampungkan sebagai pedoman teknis pembangunan kependudukan. “Peta jalan ini adalah pedoman teknis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan dengan target-target pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia berharap PJPK menjadi dokumen terarah dan terukur serta menjamin sinergi seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. “Mari kita jadikan pedoman ini sebagai dokumen yang terarah dan terukur. Menjamin sinergi seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah demi terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menekankan bahwa PJPK adalah kerangka kerja operasional yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi laporan administratif.
“Apa yang sudah menjadi dokumen nanti finish-nya juga dokumen. Tapi jangan hanya administratif. Kalau tidak hati-hati nanti hasilnya administratif dan copy paste. Substansi tidak kena, dampaknya tidak kelihatan,” ujar Wihaji dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat 30 indikator pembangunan kependudukan dalam Dokumen PJPK yang harus dijalankan secara bersinergi oleh pemerintah pusat dan daerah. Indikator tersebut mencakup isu-isu strategis seperti angka stunting, total fertility rate, kematian ibu dan bayi, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan angkatan kerja termasuk perempuan.
“Ini harus berdampak. Yang paling penting ini mesti membumi. Indikatornya harus jelas karena ini berpengaruh terhadap target pembangunan yang diamanatkan Presiden,” tegasnya. (ney)
