INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi tinggi atas capaian signifikan sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai berbagai indikator menunjukkan kemajuan nyata, mulai dari peningkatan produksi, perbaikan kesejahteraan petani, hingga stabilitas stok nasional. Menurutnya, capaian ini tak lepas dari konsistensi pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada beras, jagung, dan komoditas strategis lain sebagai prioritas nasional
“Kita melihat arah pembangunan pangan yang semakin jelas dan terukur. Pemerintah bekerja dengan fokus, petani bergerak dengan semangat, dan hasilnya mulai kita rasakan. Ini pijakan penting menuju kedaulatan pangan,” ujar Abdul Kharis dalam rilis di Jakarta, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pemerintah berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 Indonesia mengimpor lebih dari 7,5 juta ton beras. Keputusan tersebut dinilai berdampak besar pada ekonomi nasional, ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani.
BPS juga melaporkan produksi beras 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Abdul Kharis menyebut lonjakan ini merupakan hasil gotong royong petani dengan dukungan penuh pemerintah melalui penyediaan sarana, teknologi, serta perbaikan manajemen produksi di lapangan.
Indikator kesejahteraan petani turut membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.
“Kenaikan NTP adalah bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang lebih baik bagi petani untuk tumbuh dan semakin kompetitif,” ujarnya.
Abdul Kharis juga menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok nasional di tengah ketidakpastian global. Reformasi distribusi pupuk dinilai strategis karena menyederhanakan alur dan menurunkan harga hingga 20 persen, sehingga meringankan beban biaya produksi petani kecil dan menengah.
Selain itu, kebijakan penetapan HPP gabah Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian negara disebut memperkuat posisi tawar petani sekaligus membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah, dengan pembayaran yang lebih cepat sehingga memutus ketergantungan pada tengkulak.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan perlu dijaga keberlanjutannya. Tantangan ke depan mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, perluasan teknologi pertanian modern, hingga peningkatan ketahanan pangan jangka panjang.
“Komisi IV DPR RI akan terus mendorong regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional,” katanya.
Di akhir pernyataan, Abdul Kharis menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran yang dinilai berhasil menjalankan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor pangan. (dil)
