INDOPOSCO.ID – Dua dekade lebih setelah wafatnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, jejaknya masih hidup di hati publik. Dalam rilis hasil terbaru Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), mayoritas masyarakat menilai mantan Presiden ke-4 RI itu layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Dalam survei yang dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden, 78 persen mendukung pengangkatan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menuturkan bahwa dukungan tersebut lahir dari kesadaran akan kontribusi Gus Dur dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
“Mayoritas mendukung Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia, kemudian karena menjadi Presiden yang sederhana dan keluarganya tidak memanfaatkan jabatan, menjadi Presiden yang dihormati kepada negara lain dengan diplomasinya, kemudian kinerja saat menjadi Presiden dirayakan,” kata Hensa -sapaan Hendri Satrio- melalui gawai, Sabtu (8/11/2025).
Survei menunjukkan, alasan utama publik mendukung Gus Dur adalah komitmennya pada toleransi dan demokrasi (89,1 persen), disusul karena kesederhanaannya (57,1 persen), diplomasi internasional (38,2 persen), dan kinerjanya sebagai presiden yang dirayakan (35,8 persen).
Namun tak semua sejalan. Masih ada publik yang menilai kinerja Gus Dur tidak terasa (54,8 persen), belum waktunya menjadi pahlawan karena ada tokoh lain yang lebih dulu pantas (47,8 persen), serta hanya merepresentasikan kelompok tertentu (39,2 persen).
“Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama,” ujar Hensa.
Berbeda dari Soeharto, sumber informasi publik tentang Gus Dur didominasi oleh media massa (31,2 persen). Disusul oleh diskusi di media sosial atau internet (24,2 persen), buku akademik (17,8 persen), cerita langsung (15,2 persen), dan kurikulum formal (11,6 persen).
“Jadi kalau Pak Harto itu lebih di dalam buku sejarah atau akademik, kurikulum pendidikan formal, tapi kalau untuk Pak Gus Dur paling banyak informasinya didapat dari media massa atau berita mainstream,” jelasnya.
Dalam penutupnya, Hensa berharap agar hasil survei ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, dalam menimbang pandangan publik yang pro dan kontra.
“Jadi jangan hanya dilihat hanya angkanya saja, tapi juga dilihat kenapa mereka tidak setuju, sebab hal-hal ini merupakan sebuah poin-poin penting sekali untuk dipertimbangkan dan dipertimbangkan, serta dipertimbangkan lagi,” tutur Hensa.
“KedaiKOPI di sini menyajikan data, silakan didiskusikan dan apa pun yang hadir di sini memang dari opini pendapat masyarakat yang tentu saja tidak sempurna, tapi setidaknya kami menyajikan opini yang terjadi atau yang ada di masyarakat,” tutupnya.
Dan begitulah, Gus Dur sekali lagi membuktikan, bahkan setelah wafat, ia tetap menjadi jembatan di antara perbedaan, pemersatu di tengah silang pandangan bangsa yang terus mencari makna dari kata pahlawan. (her)
