INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa semangat tokoh besar Syarikat Islam (SI) Cokroaminoto dalam berkoperasi mampu mengilhami dakwah ekonomi di Indonesia. Di mana koperasi adalah sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada prinsip gotong royong untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.
“Terutama, bagi petani dan pedagang kecil. Cokroaminoto melihat koperasi sebagai solusi strategis untuk melawan penindasan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” ucap Menkop, saat menghadiri dan memberikan Pembekalan bagi Peserta Rakernas II Syarikat Islam (SI), di Jakarta, Selasa (4/11/2025) malam.
Dalam acara yang dihadiri Ketua Koperasi Sidogiri Abdul Majid Umar dan Ketua Umum SI Hamdan Zoelva, Menkop mengatakan bahwa konsep koperasi sejatinya sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, serta tolong-menolong dalam perekonomian umat.
Oleh karena itu, Menkop mengajak Syarikat Islam untuk bersama-sama membesarkan gerakan koperasi di Indonesia sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Selain itu, Menkop juga menyampaikan dukungan penuh kepada Syarikat Islam untuk membentuk dan mengembangkan koperasi yang berlandaskan prinsip syariah demi kemajuan ekonomi umat.
“Dan saya mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membesarkan kembali koperasi sebagai badan usaha yang merupakan perwujudan dari ekonomi konstitusi, yaitu ekonomi Pancasila,” kata Menkop.
Bahkan, lanjut Menkop, ketika para pendiri bangsa merumuskan Pasal 33 UUD 1945, di mana negara juga harus membentuk badan usaha yang karakternya sama sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman.
“Mereka mempertautkan dengan nilai-nilai yang muncul dan hidup berkembang di masyarakat kita yang tentu saja banyak berakar dari nilai-nilai keislaman,” imbuh Menkop.
Bentuk kongkrit dari amanah Presiden tersebut adalah membangun 80 ribu lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. “Itu untuk mempercepat ketinggalan koperasi dari badan usaha lain, BUMN dan swasta, setelah sekian puluh tahun terabaikan,” jelas Menkop.
Menkop mengakui, ketika negara menandatangani Letter of Intent (LoI) dari IMF pasca krisis moneter 1998, yang memaksa sistem dan praktek ekonomi di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara diminta untuk tidak terlalu mengatur sistem dan praktek ekonomi.
“Disitulah terjadi proses memarginalisasi dari pelaku-pelaku yang kecil termasuk di dalamnya adalah koperasi,” ucap Menkop.
Menkop pun meyakini bahwa apa yang menjadi program strategis pemerintah saat membangun koperasi ini sama seperti apa yang dulu dilakukan tokoh-tokoh Syarikat Dagang Islam.
“Sama persis, di mana kita menolak kolonialisme, menolak dominasi asing, menolak penguasaan oleh segelintir orang,” tegas Menkop.
Menkop mencontohkan eksistensi Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri sebagai sebuah koperasi sukses dan besar hingga mampu mendulang aset triliunan rupiah. “Dan masih banyak Kopontren lain yang sukses dan besar, seperti Sunan Giri, At-Ittifaq, dan lainnya,” imbuh Menkop.
Maka, Menkop meyakini keberadaan Kopontren itu membuktikan bahwa koperasi dengan dakwah Islam itu satu nafas. (srv)
