• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Mendagri dan Menkeu Tegaskan Dana Daerah Tidak Boleh Mengendap

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Minggu, 26 Oktober 2025 - 01:07
in Nasional
17613981722114965246103396703231

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa satu suara terkait dana daerah yang tidak boleh mengendap di bank dan harus segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Tujuan kita sama, dana daerah jangan mengendap di bank, tapi segera dibelanjakan untuk masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

BacaJuga:

SIPD dan Kolaborasi Kunci Optimalisasi Pendapatan

UU Perampasan Aset Disahkan, Praktisi Hukum Sebut Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

24 Kantong Jenazah Dievakuasi, Proses Pencarian Korban Kebakaran Dilanjutkan Senin Pagi

Kemudian saat ditanya soal perbedaan data simpanan pemda antara Kemendagri dan Kemenkeu. Menurut Tito, tidak ada perbedaan prinsip antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan hanya perbedaan teknis dalam metode pelaporan.

Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp215 triliun. Sementara data Bank Indonesia (BI) yang dikutip Menkeu menunjukkan angka Rp233 triliun per Agustus 2025.

Menurut Tito, selisih dua bulan waktu pelaporan itulah yang menjelaskan perbedaan angka.

“Sangat wajar jika berkurang. Kalau Agustus Rp233 triliun, lalu Oktober Rp215 triliun, artinya Rp18 triliun itu sudah dibelanjakan,” ujarnya.

Tito juga menegaskan bahwa semangat antara Kemenkeu dan Kemendagri tetap sejalan, yakni sama-sama ingin mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan dana daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Pemerintahan Daerah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Hestu Cipto Handoyo juga menyatakan dirinya sepakat dengan kedua menteri tersebut soal penggunaan dana daerah.

Menurutnya, baik Mendagri maupun Menkeu memiliki semangat yang sama, yaitu memastikan dana daerah tidak menumpuk di perbankan.

“Baik Kemenkeu maupun Kemendagri berupaya memperkuat disiplin fiskal daerah. Perbedaan data jangan diartikan perbedaan arah, karena tujuannya tetap sama: memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan mengendap di rekening,” kata Hestu dalam keterangannya, Sabtu

Hestu menilai perbedaan angka Rp18 triliun tidak menunjukkan konflik atau penyimpangan, melainkan disebabkan oleh perbedaan teknis dan metodologis dalam pelaporan data.

Menurutnya, data BI yang digunakan Menkeu menggambarkan posisi simpanan Pemda di bank pada waktu tertentu, umumnya di akhir bulan.

Sementara data yang digunakan Mendagri melalui SIPD bersumber dari laporan administratif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang bersifat dinamis dan harian, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

“SIPD merekam kondisi kas daerah yang terus bergerak, sementara data BI bersifat posisi tetap (cut-off), jadi wajar jika angkanya berbeda,” tutur Hestu.

Hestu menjabarkan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan selisih data, pertama perbedaan waktu pelaporan (cut-off date) antara BI dan SIPD.

Kedua, perbedaan definisi akun, di mana rekening tertentu yang masih atas nama Pemda bisa jadi bukan kas daerah operasional.

Ketiga, kesalahan input atau keterlambatan pelaporan di daerah karena keterbatasan SDM dan sistem.

Menurut Hestu, semua faktor tersebut bisa diklarifikasi melalui proses rekonsiliasi administratif, tanpa harus diasumsikan sebagai pelanggaran.

“Rekonsiliasi data antara ketiga lembaga ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” tegas Hestu.

Ia menyarankan agar hasil rekonsiliasi nantinya diumumkan bersama oleh BI, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga publik mendapatkan data yang sudah tervalidasi dan tidak menimbulkan tafsir berbeda. (bro)

Tags: Dana DaerahMendagriMenkeu

Berita Terkait.

Teguh
Nasional

SIPD dan Kolaborasi Kunci Optimalisasi Pendapatan

Minggu, 22 November 2026 - 22:21
Carrell
Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Praktisi Hukum Sebut Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

Minggu, 22 November 2026 - 21:00
Kantong-Jenazah
Nasional

24 Kantong Jenazah Dievakuasi, Proses Pencarian Korban Kebakaran Dilanjutkan Senin Pagi

Minggu, 22 November 2026 - 20:49
PTKIN
Nasional

Riset PTKIN Makin Kompetitif, 3 UIN Masuk Peringkat Nasional THE 2027

Minggu, 22 November 2026 - 18:07
Sorgum
Nasional

BRIN Racik Sorgum Sorvita, Bisa Jadi Mi hingga Bahan Baku Bioetanol

Minggu, 22 November 2026 - 17:06
Haji
Nasional

Evaluasi Haji 2026, Kemenhaj Diminta Prioritaskan Keselamatan Jemaah Lansia

Minggu, 22 November 2026 - 16:25

BERITA POPULER

  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    972 shares
    Share 389 Tweet 243
  • LEPAS E6 EV Resmi Dijual di Indonesia: Simak Harga, Spesifikasi dan Fitur Unggulannya

    863 shares
    Share 345 Tweet 216
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    736 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10508 shares
    Share 4203 Tweet 2627
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    690 shares
    Share 276 Tweet 173

OLAHRAGA

Yuddy Chrisnandi Ungkap 5 Kriteria Wapres Ideal, Dasco Dinilai Cocok
Olahraga

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics, Naik Kelas Internasional

Editor Ali Rachman
Minggu, 22 November 2026 - 11:05

INDOPOSCO.ID - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Ajang lari tahunan tersebut berhasil meraih...

SelengkapnyaDetails
Pramono

PON Pantai 2026 Resmi Dibuka di Ancol, Libatkan 1.172 Atlet

Sabtu, 21 November 2026 - 19:29
forki

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 17:27
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.