INDOPOSCO.ID – Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen dan direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).
Dorongan itu muncul setelah perusahaan mencatat penurunan laba bersih hingga 41,6 persen pada kuartal III tahun 2025.
Menurutnya, audit kinerja secara komprehensif perlu segera dilakukan untuk memastikan pengelolaan dan strategi operasional perusahaan berjalan efektif.
“DPRD akan mendorong adanya audit dan pengawasan yang ketat, mengingat Ancol merupakan salah satu tempat rekreasi terbesar di DKI Jakarta yang banyak diminati masyarakat,” ujar Dwi Rio kepada INDOPOSCO.ID, Kamis (23/10/2025).
Ia menegaskan, kinerja direksi dan manajemen memiliki tanggung jawab besar terhadap strategi bisnis dan pengelolaan operasional yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan daerah.
Karena itu, transparansi dan profesionalisme di tubuh manajemen menjadi hal penting untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Pelayanan yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik dan peningkatan kinerja keuangan BUMD itu sendiri,” katanya.
Sebagai informasi, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp58,6 miliar hingga kuartal III 2025, turun 41,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp100,5 miliar.
Penurunan laba tersebut dipengaruhi oleh turunnya pendapatan 9,4 persen, dari Rp881,4 miliar menjadi Rp798,5 miliar.
Meski beban pokok pendapatan turun Rp22,3 miliar, beban langsung meningkat menjadi Rp417,6 miliar, membuat laba kotor ikut menyusut menjadi Rp358,4 miliar dari Rp438,3 miliar.
Selain itu, beban administrasi dan penjualan meningkat, mendorong penurunan laba usaha menjadi Rp164,2 miliar dari Rp238,3 miliar tahun sebelumnya.
Sementara itu, rugi bersih investasi ventura bersama naik menjadi Rp437 miliar, dan laba sebelum pajak turun menjadi Rp87,9 miliar dari Rp143,4 miliar.
Adapun total aset PJAA hingga kuartal III 2025 tercatat Rp3,43 triliun, menurun dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp3,59 triliun. (fer)
