INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membongkar tiga masalah sistemis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, berpotensi menggerus anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“MBG itu punya tiga masalah struktural. Pertama, MBG cenderung mengambil dana daerah dan pendidikan sehingga banyak program jadi korban efisiensi karena MBG,” kata Bhima kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa program MBG dapat mengganggu pasar sumber pangan yang sudah ada, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Persaingan itu muncul dari skala besar program MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan baku dalam jumlah besar, berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga di pasar.
“Kedua, MBG justru mendorong persaingan dengan UMKM dan kantin sekitar sekolah,” ujar Bhima.
“Alih-alih menciptakan lapangan kerja, sifat MBG lebih ke substitusi atau pengganti pekerja existing di ekosistem UMKM sekolah dan penyedia makanan minuman,” tambahnya.
Bahkan harga telur dan ayam potong sempat mengalami kenaikan di beberapa daerah saat implementasi program MBG pada Oktober 2025. Peningkatan itu terjadi karena lonjakan permintaan yang mendadak, terutama pasokan MBG, yang tidak diimbangi ketersediaan stok yang mencukupi.
“Ketiga, harga pangan terutama telur ayam dan ayam potong naik karena sumber pangan bersaing dengan dapur MBG,” imbuh Bhima.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penerima manfaat dari program MBG sudah mencapai 35,4 juta orang sejak dimulai pada Januari sampai 15 Oktober 2025. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan 400 lebih CEO global di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta pusat, Rabu (15/10/2025) malam.
“Saya dengan bangga mengatakan, sebagaimana (data) beberapa jam yang lalu, saat ini kami punya 11.900 dapur (MBG), dan kami hari ini telah memberi makan 35,4 juta orang,” ungkap Prabowo terpisah di Jakarta baru-baru ini. (dan)
