INDOPOSCO.ID – Pemerintah mulai menyiapkan langkah regulasi terkait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyusun naskah akademik sebagai dasar pembentukan regulasi tersebut.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan, penyusunan naskah akademik menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons arah kebijakan nasional sekaligus menjaga nilai moral dan keagamaan di tengah masyarakat.
Dia menjelaskan, keterlibatan Kemenag dalam proses tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Penyusunan kajian juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pembentukan undang-undang melalui kerja sama dengan DPR RI.
Menurutnya, Komisi VIII DPR RI menjadi salah satu mitra strategis dalam mengawal proses pembahasan regulasi tersebut.
“Kita mempunyai legal standing yang cukup kuat untuk kemudian membuat kajian-kajian yang lengkap agar segera bisa dihadirkan undang-undang pelarangan penyebaran LGBTQ di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Syafi’i di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menambahkan, pengajuan rancangan undang-undang (RUU) dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yakni usulan pemerintah maupun inisiatif DPR. Kedua jalur tersebut dinilai dapat menjadi jalan untuk merealisasikan payung hukum yang tengah disiapkan.
Romo berharap penyusunan naskah akademik tidak sekadar menjadi dokumen kajian, tetapi dapat dikerjakan secara serius dan menyeluruh oleh jajaran Kemenag.
Dia juga menekankan pentingnya upaya perlindungan generasi muda serta pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
“Kami berharap penyusunan kajian tersebut, pemerintah memiliki dasar akademik dan hukum yang memadai dalam merumuskan kebijakan terkait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di Indonesia,” ujarnya. (nas)






















