INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan roda pembiayaan berjalan sehat dan efisien, ditopang oleh minat investor yang kuat terhadap instrumen keuangan negara.
Hal itu tercermin dari realisasi pembiayaan APBN hingga 31 Agustus 2025 yang mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target, terdiri atas pembiayaan utang Rp463,7 triliun (59,8 persen) dan pembiayaan non-utang yang tercatat minus Rp38 triliun (23,8 persen).
“Dari sisi pembiayaan, realisasi hingga akhir Agustus cukup solid. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBN masih on track sesuai dengan target,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Di sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN), kinerja juga masih menunjukkan optimisme. Hingga lelang terakhir, rata-rata bid to cover ratio sepanjang 2025 tercatat 3,03 untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 3,15 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Angka ini menandakan permintaan investor tetap kuat di tengah meningkatnya volatilitas global.
“Kepercayaan investor tidak lepas dari status investment grade yang terus disandang Indonesia. SBN kita tetap dipandang sebagai instrumen aman dan kredibel di pasar global,” ujar Thomas.
Menariknya, tren yield SBN 10 tahun mengalami penurunan 70 basis points atau 10 persen (year to date). Kondisi ini ditopang oleh kuatnya permintaan investor baik di pasar perdana maupun sekunder. Hingga pertengahan September, aliran modal asing (capital inflow) tercatat Rp42,61 triliun. Spread SBN 10 tahun terhadap US Treasury pun turun ke level 216 basis points, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara peers (kelompok negara yang dianggap setara atau sebanding dengan Indonesia berdasarkan karakteristik tertentu).
“Yield yang menurun, spread yang menyempit, serta masuknya aliran modal asing mendukung pembiayaan pemerintah dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien,” tutur Thomas.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencairkan dana investasi Rp42,7 triliun hingga akhir Agustus 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga sektor prioritas, yakni perumahan, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional.
Di sektor perumahan, pemerintah menggelontorkan Rp35,2 triliun untuk membangun 350 ribu unit rumah. Hingga Agustus, realisasi mencapai Rp18,77 triliun dengan output 163.831 unit rumah senilai Rp20,32 triliun.
“Penyaluran tertinggi tercatat di Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan yang terakhir Jawa Timur,” imbuhnya.
Sementara itu, melalui Perum Bulog, pemerintah mengalokasikan Rp22,07 triliun untuk memperkuat cadangan pangan. Realisasi hingga Agustus mencapai Rp16,57 triliun untuk pembelian 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah dari petani.
“Selain itu, pada 21 Agustus 2025 pemerintah (juga) mencairkan tambahan Rp5,5 triliun untuk mendukung pengadaan jagung guna menjaga stabilitas harga pakan dan pangan,” tambahnya.
Dengan capaian ini, Thomas optimistis pengelolaan APBN 2025 dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (her)
