INDOPOSCO.ID – Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi menegaskan pentingnya percepatan sosialisasi terkait skema pembiayaan untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Melalui pemahaman yang utuh terkait alur proses pencairan pendanaan dari Bank Himbara menjadi titik kritis dalam upaya mendukung operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus dapat menjawab semua pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi para pengelola/pengurus Kopdeskel Merah Putih di wilayahnya terutama terkait dengan pembiayaan. Hal ini diperlukan agar target awal Oktober 2025 seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat mulai beroperasi.
“Ini jadi penting karena kita ingin memastikan awal Oktober ini sudah running, tidak lagi ada isu tentang pemahaman terkait dengan bagaimana model bisnisnya, bagaimana terkait dengan pembiayaannya dan permasalahan lainnya,” ucap Zabadi dalam Rapat Koordinasi Regional di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/9/2025).
Turut hadir Para Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi, Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Krisdianto Soedarmono, Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris. Peserta rapat terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
Zabadi menambahkan pada fase operasionalisasi ini, Kopdes/kel Merah Putih juga difokuskan pada upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digitalisasi melalui sistem yang telah disiapkan yaitu Simkopdes. Kemudian Kopdes/kel Merah Putih juga didorong memperkuat kemitraan dengan mitra strategis agar proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kita mendorong agar semua transaksi dapat dilakukan dengan cashless. Anggota akan mendapat kartu khusus untuk berbelanja, sehingga tidak ada lagi keraguan aparat hukum terkait pengelolaan dana,” jelas Zabadi
Terkait dengan pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan agar dukungan Bank Himpunan Bank Milik Negar (Himbara) ataupun LPDB tidak hanya berfokus pada pemenuhan modal kerja. Namun diharapkan ada dukungan pembiayaan investasi sehingga Koperasi dapat memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk bersaing.
“Banyak koperasi desa kita tidak memiliki gudang atau gerai. Karena itu, pembiayaan investasi sangat penting agar koperasi bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” jelasnya.
Zabadi berharap dari Bank penyalur pembiayaan yaitu Himbara juga turut mempermudah alur proses pencairan setelah menerima berkas proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/kel Merah Putih. Dalam proses pencairannya, Bank penyalur tidak akan mencairkan pengajuan pinjaman kepada Kopdes/kel Merah Putih melainkan langsung kepada mitra bisnisnya sebagai pemasok komoditas yang akan diperjualbelikan.
Zabadi mengapresiasi dukungan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sudah menyatakan komitmennya untuk mempermudah pencairan pinjaman kepada Kopdes/Kel Merah Putih dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Karenanya ini memang butuh akselerasi percepatan sebab Bapak Presiden menginginkan kita untuk menuntaskan operasionalisasinya ini hingga akhir tahun. Kalau sudah pecah telur, pembiayaan berikutnya akan lebih mudah,” ujarnya.
Zabadi juga menyoroti agar pengurus/pengelola Kopdes/Kel Merah Putih juga fokus pada upaya mengoptimalkan keterlibatan dan peran aktif dari anggota koperasi. Hal ini sangat penting karena operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih tidak akan berjalan maksimal dalam jangka panjang apabila anggota koperasi tidak diberdayakan.
Pengajuan pembiayaan kepada perbankan hanyalah menjadi salah satu opsi untuk memulai mengoperasikan koperasi. Opsi lain yang tidak kalah penting adalah mengoptimalkan sumber daya dari anggota untuk dapat menggali potensi pembiayaan dari iuran wajib, iuran sukarela yang dapat dikoleksi setiap bulannya. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, maka makin besar potensi sumber pembiayaan internal yang dapat digali.
“Kalau 10 ribu anggota menyetor simpanan wajib Rp25 ribu per bulan, koperasi bisa menghimpun Rp250 juta tiap bulan, atau hampir Rp1,5 miliar setahun,” ucap Zabadi.
Ia mengkritisi rendahnya jumlah anggota di beberapa koperasi. Untuk itu perlu peran serta dari pemerintah daerah hingga ke tingkat desa/ kelurahan untuk bersama-sama mendorong masyarakat menjadi anggota Kopdeskel Merah Putih. Menurutnya strategi paling efektif untuk menggaet lebih banyak anggota koperasi adalah dengan mengaitkan keanggotaan dengan akses ke barang bersubsidi.
“Kalau non-anggota tidak bisa belanja, maka otomatis mereka terdorong jadi anggota. Inilah strategi marketing koperasi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Zabadi turut mengunjungi gerai Koperasi kelurahan di Patam Lestari Batam. Ia mengajak masyarakat sebanyak banyaknya untuk menjadi anggota koperasi. (dan)
