INDOPOSCO.ID – Reformasi kepolisian kembali disuarakan banyak pihak, menyusul tindakan represif dalam pengaman demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Bahkan muncul desakan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurut Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, pergantian kepemimpinan dalam tubuh institusi Polri tidak menjamin bakal ada perubahan signifikan dalam wajah lembaga penegak hukum itu. Mengingat struktur dibangun berdasar ketentuan yang hegemonik.
“Memaksa Polri untuk tunduk pada kekuasaan, memang tidak ada jaminan bagi siapapun Kapolri yang dipilih Presiden tidak terjebak tarik ulur kepentingan kekuasaan,” kata Bambang Rukminto saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Maka itu, jika ingin melakukan reformasi Polri yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri, melainkan membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kalau tidak dibangun sistem yang baik, siapapun Kapolrinya sangat besar potensinya untuk mempertahankan status quo dan zona nyaman,” ujar Bambang Rukminto.
Menurutnya, perubahan wajah Polri tanpa didukung perbaikan payung hukum tentang kepolisian tentu bakal sia-sia. Karenanya suatu transformasi itu harus didukung ketentuan yang mengikatnya.
“Reformasi Polri tak bisa digantungkan pada personal. Siapa yang akan menjamin integritas Kapolri ? Tetapi dibangun melalui sistem. Dan itu harus dimulai dari revisi UU Polri,” imbuh Bambang Rukminto.
Namun, persoalannya adalah bagaimana draf revisi UU Polri itu akan dibentuk. “Apakah benar menjawab tantangan jaman dan harapan masyarakat, atau cuma melindungi kepentingan status quo,” ucap Bambang Rukminto.
Indonesia sempat dilanda demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah pada akhir Agustus 2025. Aksi unjuk rasa itu dipicu karena kebijakan tidak menyenangkan rakyat. Gelombang demo terus meluas karena menelan korban jiwa akibat arogansi aparat kepolisian. (dan)
