INDOPOSCO.ID – Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, angkat bicara menanggapi aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD, khususnya di Dharma Jaya.
“Isu manipulasi pajak dan dugaan penyimpangan tidak benar,” katanya dalam keterangan yang dikutip INDOPOSCO pada Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, Dharma Jaya selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui laporan tahunan, audit independen, hingga publikasi di laman resmi perusahaan.
“Dugaan manipulasi pajak itu tidak benar. Kami melaporkan pajak secara berkala dengan lampiran audit independen,” ujarnya.
Deni menjelaskan, Dharma Jaya juga telah menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program subsidi pangan murah.
Bahkan, seluruh temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK April 2024 sudah diselesaikan pada Mei 2024.
“Temuan BPK jangan dilihat sebagai aib, melainkan bagian dari kontrol negara. Semua rekomendasi sudah kami tindak lanjuti,” ucapnya.
Sebagai bukti perbaikan tata kelola, Dharma Jaya telah mengantongi sertifikasi ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-penyuapan dan ISO 45001 tentang keselamatan kerja.
Deni menegaskan, manajemen perusahaan kini lebih transparan dengan sistem informasi terintegrasi, audit internal proaktif, serta pengawasan dari BPKP dan inspektorat.
“Komitmen Dharma Jaya adalah membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keterbukaan, dan tata kelola profesional. Kami ingin BUMD ini sehat secara finansial sekaligus menjalankan mandat sosialnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Wahyu Dewanto, melontarkan kritik kepada Perumda Dharma Jaya yang belakangan ramai disorot publik.
Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh berhenti pada jargon semata, tetapi harus dibuktikan secara nyata.
“Saya setuju transparansi itu, semua harus dipublikasikan termasuk laporan keuangannya, dan tunjangan serta sistem rekrutmen. Jangan sampai justru jadi beban bagi daerah,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Sebagai informasi, AMPSI menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jakarta pada Kamis (4/9/2025) lalu.
Mereka menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah BUMD, terutama Dharma Jaya.
Perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan, menegaskan bahwa audit BPK yang menemukan kejanggalan laporan keuangan, manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen harus menjadi alarm serius.
“Dharma Jaya jangan hanya cari untung, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (fer)
