INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan, institusi TNI membuka ruang diskusi dengan pemengaruh Ferry Irwandi menyusul rencana TNI sempat akan melaporkan yang bersangkutan dengan pasal pencemaran nama baik.
“Saya menyarankan TNI membuka komunikasi dan berdialog dengan Ferry Irwandi dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik,” kata Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Mengenai tulisan-tulisan Ferry Irwandi di media sosial, ia berharap TNI dapat mengkajinya dengan seksama. Mengingat kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi.
“Kalau tulisan-tulisan itu bersifat kritik yang konstruktif, maka hal itu adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat, yang merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh UUD kita,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, menempuh jalur hukum, apalagi pidana, harus menjadi langkah terakhir jika upaya lain termasuk dialog tidak menemukan jalan keluar.
“Pidana adalah ultimum remedium. Artinya, jalan terakhir. Selama ada ruang dialog, lebih baik ditempuh terlebih dahulu,” ucap Yusril.
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengemukakan, isi konsultasi Satuan Siber Mabes TNI yang menganggap menemukan dugaan tindak pidana terhadap pemengaruh sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi ternyata terkait pencemaran nama baik.
Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, dugaan pencemaran nama baik yang ditudingkan itu menyasar institusi, bukan perorangan.
“Pencemaran nama baik. (Korbannya) institusi ya,” terang Fian Yunus terpisah di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Hanya saja, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut hanya berlaku untuk pencemaran nama baik terhadap individu perseorangan, bukan institusi, korporasi, atau kelompok.
“Iya. Terus kita sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian Yunus. (dan)
